imperialisme jepang


BAB I

PENDAHULUAN

Berbicara hukum Karet memang sejak tahun 1942 sampai sekarang seperti sudah menjadi darah daging di Negara Indonesia. Baik akibat pengaruh penjajahan, maupun watak dari awal bangsa Indonesia. Baik segi Politik, Ekonomi, sosial hukum dan budaya, selalu terselip aturan atau janji dari pemerintah yang ngaret sampai sulit sekali Indonesia berkembang.

Berbicara tentang penjajahan, Indonesia seperti di permainkan oleh Jepang. Setelah Belanda pergi, dikiranya Jepang akan membantu dengan mengusir Belanda, ternyata kenyataannya malah menjajah lebih dari Belanda, rakyat sengsara, tersiksa sampai mati, baik politik, ekonomi, sosial beku total.

Berikut penjelasan secara terperinci dari mulai imperialisme Jepang, kehancuran kolonial Belanda serta hukum karet di Indonesia saat masa Kolonial.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Imperialisme Jepang

Ketika pada tahun 1940 Jepang menandatangani pakta Tiga Negara poros yang memimpin dunia saat itu, Tepatnya bersama Jerman dan Italia. Jepang memang  tidak diragukan lagi karena berhasil berpengaruh di mata dunia apalagi setelah berhasil menaklukan Rusia dan Korea serta Formosa.[1]

Jepang berdasarkan unsur sikap fasismenya tepatnya tahun 40 han berhasil menanamkan tekad untuk menjadi Negara yang terkuat di dataran dunia tepatnya mereka menginginkan kulit kuning mendominasi atas kulit coklat tepatnya didaratan Eropa, meskipun demikian, di pihak intern Jepang sendiri rupanya ada dua komponen yang bertentangan. Yang pertama adalah pusat kekuatan sipil dan pusat kekuatan militer yang harus saling menyesuaikan diri dalam suatu wadah yang disebut dewan kontak. Yang kedua adalah pertentangan antara angkatan darat dan angkatan laut.

Namun meskipun demikian, keduanya sepakat untuk bersatu mengemban tugas yakni ingin mengembangkan “Persemakmuran Asia Timur Raya” yang kemudian memikirkan bagaimana menguasai daerah lautan Selatan yang oleh Jepang disebut Nanyo. Kaum sipil sebenarnya membayangkan bahwa dengan konsep ini, Jepang akan memetik hasil. Namun menurut kaum militer misi ini tidak akan berhasil jika kolonialis Barat tidak di usir.

Dalam paruh pertama, Jepang berhasil mendirikan pasaran yang kuat di Hindia-Belanda untuk barang-barang hasil produksi murah, yang mendesak bahan impor Belanda yang mahal. Diluar pun mereka mendirikan maskapai-maskapai eksploitasi dan berusaha untuk mendapatkan izin operasi disana. Di Jawa sendiri, mereka mendirikan toko-toko dan mereka brusaha menguasai surat kabar pemerintahan milik pribumi dengan perembesan damai ini yang akhirnya beribu-ribu orang Jepang  berhasil menetap diIndonesia. [2]

  1. Keruntuhan Kolonial Belanda dan kelanjutan penguasaan Jepang di Indonesia

Ketika tahun 1940, Belanda diduduki Jerman dan pemerintah Belanda melarikan ke London, Jepang berpendapat bahwa haknya untuk mengenyam kekayaan Nusantara terbuka. Selain itu, Jepang di untungkan dengan Jerman mempersilahkannya menguasai Pasifik.[3]

Melihat kenyataan itu, Gubernur-Jenderal Tjarda van Starkenborgh melalui radio: Pemerintah Belanda akan mengangkat senjata dan berperang melawan Jepang pula. Mereka bersiap siaga andai Jepang menyerang dan membuka jalan perluasan ke Pasifik dan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, maka Belanda akan melawannya.[4]

Namun yang dilakukan oleh van Starkenborgh dengan pengumuman perangnya terlalu tergesa-gesa. Pada tanggal 28 Desember didirikanlah suatu organisasi yang bernama ABDA yang merupakan pertahanan bersama yang terdiri dari kekuatan-kekuatan perang terpadu Amerika, Inggris, Australia dan Belanda untuk daerah fasifik. Namun meskipun demikian terbentuk, dibubarkan oleh chiefs of staff dibubarkan karena menurut Wavell sudah tidak ada gunanya lagi. Selain itu, tentara Jepang yang merupakan gabungan dari angkatan laut, udara dan darat tetap merebut Nanyo. Kejadian ini mengakibatkan Belanda terpencil, pertempuran di Laut Jawa, yang memusnahkan satu armada kapal perang Belanda.

Kelemahan pertahanan Belanda di JAwa meninggalkan bekas yang mendalam. Hampir kebanyakan penulis di tanah air menuliskan rasa heran, dilecehkan dan rasa senang dirasakan ketika Belanda betapa ketakutannya menghadapi Jepang yang semakin bertambah. [5]

Untuk perebutan Pulau Jawa, yang kelak terbukti memang benar merupakan akhir masa kekuasaan kolonial Belanda, sesudah pembubaran ABDA dan keberangkatan Wavell, dengan sendirinya sang Jenderal menjadi panglima Sekutu di Hindia-Belanda. Namun akhirnya pada 2 Maret, meminta kepada pemerintah mencabut fungsinya ini agar terhindar dari keharusan menerima suatu kapitulasi umum. Akhirnya perang gerilyalah yang dipilih. Namun meskipun begitu, Pemerintah Jepang tidak mau karena ingin membahas Kapitulasi umum.

Akhirnya pada tanggal 8 Maret sebelum ultimatum ini lewat, Ter Poorten mengumumkan lewat radio bahwa Hindia-Belanda menyerah. Dengan didampingi oleh perwira-perwira tingginya, tetapi tanpa gubernur jenderal.[6]

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 1942, tiga minggu sebelum pendaratan di Jawa. Pemimpin-pemimpin organisasi politik di Sumatera Selatan mulai mempersoalkan nasib Soekarno, diantaranya Dr. A. K. Gani, Nungtjik Ar, dan A.S. Sumadi serta pemuka Parindra seperti Dr. M. Isa, berusaha mencari Soekarno. Namun usaha ini gagal karena Belanda menurut rencana membawa ke Australia karena takut dipengaruhi oleh pemerintah Jepang. Baru sampai di Padang, terdengar kabar bahwa kapal yang akan mengangkut Soekarno dan pemerintah Belanda itu tenggelam di Pulau Enggano. Mereka panik karena takut Jepang tiba mendahului keberangkatan pihak Belanda.  Akhirnya mereka berebut kapal terbang yang tersisa dan membiarkan Soekarno. Soekarno yang mendengar beri ta tersebut menyelinap ke rumah kawan lamanya di Bengkulu yang bernama Woworuntu. Kota Padang pun ditinggalkan Belanda begitu saja.[7] Setelah Belanda pergi, akhirnya Indonesia seperti terlepas dari kehidupan kelam semasa beraba-abad oleh Belanda dijajah.

Hari berikutnya, Soekarno mendapat kunjungan Sakaguci di rumah Woworuntu yang menyampaikan dari Kolonel Fujiyama. Pertemuan ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Seperti kita ketahui, Soekarno membutuhkan pihak Jepang sebagai jaminan atas terbebasnya dari penjajahan Belanda, sementara Jepang sendiri ingin mendapat akuan dari Soekarno sendiri khusunya oleh masyarakat Indonesia.

Hari berikutnya, Soekarno bertemu dengan panglima tertinggi di Jawa, yakni Jenderal Imamura. Keduanya berunding menentukan nasib. Dengan juru bicara, Soekarno menanyakan rencana apa yang akan dilakukan pemerintahan militer Jepang mengenai Indonesia. Pertanyaan itu dijawab bahwa mereka hanya mengemban tugas dari Kaisar Tenno Heika. Sebagai pemegang kuasa yang tertinggi yang menentukan apakah Indonesia akan menyandang status Negara merdeka penuh, atau hanya diberi status Negara bagian dalam lingkungan federasi dibawah lindungan Jepang dan tergantung kepada pemerintahan pusat di Tokyo. Setelah itu, Soekarno mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintahan Jepang yang telah mengusir tentara Belanda dari bumi Indonesia. Pertanyaan selanjutnya dari Soekarno adalah berapa lama pemerintahan Jepang tinggal di Indonesia, pertanyaan itu dijawab bahwa belum ada rencana soal hal itu, Soekarno menyarankan agar orang-orang sipil yang ada di Indonesia diberi izin untuk mengambil bagian dalam pemerintahan Indonesia agar terciptanya kesuksesan dalam pemerintahan, karena menurutnya Pemerintahan suatu daerah akan sukses jika diurus oleh warga pemerintahannya sendiri. Akhirnya saran itu diterima dengan baik. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat dan menyerahkan Jakarta kepada Jepang tanpa memberitahukan kepada pihak Sekutu yang ada di Jawa, padahal Sekutu mampu mengurus dan mempertahankan kesemuanya itu. Beribu-ribu pasang mata rakyat Indonesia menyaksikan kekalahan Jepang oleh Jepang dan memberikan sambutan yang meriah kepada Jepang.

Tentara Jepang sengaja diam untuk menarik simpati rakyat, bahkan jika didepan orang Indonesia mereka meneriakan semboyan Indonesia. Namun pada akhirnya, setelah semangat Indonesia yang meluap-luap reda dan jumlah tentara Dari Nippon mulai banyak di Indonesia, pengibaran dan semboyan-semboyan Indonesia mulai dilarang dan disuruh diganti oleh unsur-unsur Jepang. Diantaranya Hi No Manu dan Nyanyian Kimi Gayo. Tipu muslihat Jepang mulai kelihatan dan kepercayaaan dan simpatik rakyat mulai berkurang.[8]

Radio isegel tidak dapat mendengarkan siaran Sekutu dan hanya mendengarkan siaran berita resmi dari pemerintah militer Jepang. Surat kabar dilarang terbit,menunggu penertiban pemerintah

  1. Politik penjajahan Jepang

Dalam bidang politik, langkah pertama yang dilakukan adalah membekukan semua unsur-unsur perpolitikan, rakyat dilarang mengeluarkan pendapat dan sistem fasisme diterapkan. Soekarno bukannya tidak bergerak dan tidak mengetahui, bertalian sepulang dari Sumatera Soekarno dipercaya mendirikan badan baru oleh tentara kependudukan yakni “Putera” yang artinya Pusat Tenaga Rakyat. Dipimpin oleh empat serangkai: Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiai H. Mas Mansur. Tujuan Jepang membuat hal demikian untuk menyelenggarakan “Kemakmuran Asia Timur Raya”.

Kemudian disisi lain, Hatta ikut serta ke Tokyo sebagai salah satu pemerintahan merupakan hal berbahaya bagi tentara militer Jepang mengingat Hatta adalah sosokyang mengutamakan ilmu pengetahuan dan gemar menciptakan generasi bangsa yang intelek serta cerdas dalam melakukan suatu hal. Mereka takut dengan ikut sertanya Hatta akan membuat hubungan tentara Jepang dengan pemerintahan Jepang aka retak. Oleh karena itu Hatta oleh usulan tentara militer ditahan di Tokyo. Namun hal itu rupanya kurang jelas, hal terbalik justru terjadi, Hatta malah diberi medali oleh Tenno Heika. Sekaligus memberikan kekebalan sehingga baik di Jepang maupun di Indonesia tidak menangkap mereka dan kembali ke Indonesia.

Sementara disisi lain, Soekarno juga diwaspadai. Dengan kepandaiannya dalam berpidato, semangat yang selalu dikeluarkan dalam pidato singkatnya itu mendapat pengawasan oleh keamanan Jepang. Namun dalam pidatonya tidak ketinggalan pula semangat yang dilontarkan tentang perang suci antara pemerintahan Jepang dan Sekutu di Pasifik.

  1. Penyerahan Tenaga dan Pangan

Dengan kedatangan bangsa Jepang, rakyat Indonesia berharap Pangan dengan murah diperolehnya. Namun, harapan itu hanya sia-sia. Bagi rakyat, kedatangannyajustru membawa kemelaratan dan penderitaan yang sangat mengerikan Sandang terlalu mahal dan Pangan tidak ada. Karena semuanya itu ditujukan kepada tentara yang sedang melakukan perang suci. Seluruh rakyat diobjekan kepada para tentara, Siam, Salgon dan lainnya. Mereka yang disuruh keluar itu biasanya tidaka akan kembali lagi dan banyak yang tersiksa bahkan meninggal kelaparan. Mereka yang berhasil lolos pulang juga banyak yang kering,tinggal kulit dan tulang yang tersisa dengan baju yang tercompang camping. Namun meskipun demikian, pemerintah diatas terus menyuruh mereka mengerjakannya karena situasi yang terjepit.

Dampak dari kesemua itu adalah di kampong-kampung dan desa-desa mengalami kekurangan tenaga kerja. Tidak aneh rakyat berbisik-bisik menuduh pemerintah local menjual kepada mereka (Jepang).

Sejak akhir tahun 1942, pemerintahan Jepang memalingkan pandangan kepada pemuda-pemuda yang tidak pernah mendapatkan pendidikan barat dengan bermaksud agar mereka bias member sumbangan kepada tentara Jepang baik ide maupun tindakan yang cemerlang. Diantaranya latihann militer yang berpusat di desa-desa setempat. Mereka yang ikut berlatih disebut Seinendan. Dari sini terbentuk pula nantinya Pramong Praja.

Paa tahun 1943-an, pemerintah Jepang mengumumkan siapa-siapa saja yang termasuk anggota tim sukarela ini, mereka dikirim ke garis terdepan yang nantinya akan termasuk tentara inti Republik Indonesia. Dipihak-pihak Islam, pemerintahan Jepang pun menyatukan semua tanpa memandang aliran.

Dibidang Petani, agar lebih ditingkatkan lagi soal pangan demi tentara Dai Nippon. Selain itu, hasil pangan lain seperi hasil perkebunan dan sayur mayor diangkut habisoleh Jepang. Sirine tanda bahaya di bunyikan tanda ada bahaya. Padahal itu cara untuk menakut-nakuti dan membodohi orang Indonesia yang mengumpat ke dalam rumah. Tepatnya malam hari semua pangan diangkut secarasembunyi-sembunyi.

Kejadian berikutnya adalah pemberontakan dari rakyat yang merasa gelisah menginginkan kebebasan yang abadi dan kekal. Rentetan pemberontakan muncul di Jawa. Dalam bulan Februari tahun 1944, terjadi pemberontakan di Singapura dibawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa. Di Indramayu, di distrik Karangampel. Bulan November muncul di Aceh.dibawah pimpinan Teuku Hamid. Di Banjarmasin muncul pergerakan dari kaum terpelajar yang diselenggarakan oleh Parindra. Pemberontakan ini menimbulkan korban lebih dari 16.000 orang dibunuh secara kejam oleh pihak Jepang dan masih banyak pemberontakan lainnya. Pihak angkatan laut menyalahkan pihak angkatan darat yang terlalu angkuh dalam bertindak yang menimbulkan kebencian masyarakat.

Pada halikatnya, semua itu merupakan manisfetasi kekecewaan karena di berbagai front tentara Jepang mendesak. Berita tentang gugurnya Jenderal satu persatu memerosotkan kepercayaan rakyat terhadap kekuatan tentara Jepang yang diagung-agungkan pada awal perang pasifik. Rakyat menduga Jepang akan membawakan kemerdekaan untuk Indonesia, namun yang terjadi justru adalah penindasan.[9]

  1. Janji Kemerdekaan

Patahnya kekeuatan Jepang di Pasifik mengakibatkan tentara Dai Nippon menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September dikemudian hari. Dibentuklah BPPKI (Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang beranggotakan 60 orang. Diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, diberi tugas membuat Undang-undang Dasar. BPPKI melakukan siding sebanyak dua kali untuk menentukan. Tepatnya pada tanggal 29 Mei-1 Juni dan tanggal 10-16 Juli 1945. BPPKI menerima hasil secara bulat perumusan pancasila yang disampaikan oleh Soekarno, Hatta, Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdulkahar Muzakkir, Agus Salim, Ahmad Subardjo, Wachid Hasdjim dan Muhammad Yamin yang membuat naskah illegal sebagai balasan atas siasat Jepang dengan pembentukan BPPKI. Naskah itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta, disusun pada tanggal 22 Jun  1945 seperti berikut ini:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa maka oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan keadilan.

 

Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka , bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaanya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu HukumDasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, denagn berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya; menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

 

 

Dalam piagam Jakarta tidak disebut sedikitpun nama pemerintahan Jepang. Maka dari itu disebut illegal karena bertentangan dengan keinginan Jepang.

BPPKI dalam sidangnya yang kedua membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk tujuan itu, dibentuk tiga panitia:

–          Panitia perancang UUD, diketuai oleh Soekarno,

–          Panitia Pembelaan Tanah Air, diketuai oleh Abikusno Cokrosuyono

–          Panitia Keuangan dan Perekonomian, diketuai oleh Hatta.

Penyelenggara sidang BPPKI pada akhir bulan Mei dan pada pertengahan bulan Juli itu mempunyai hubungan erat dengan jalannya perang Asia Timur Raya. Dalam bulan Mei 1945 tentara Amerika berhasil mengusir Jepang dari sumber minyak Tarakan di Kalimantan. Pendudukan Tarakan oleh Australia sangat membahayakan kedudukan Jepang di Jawa dan Madura. Selain itu perang di Eropa berhenti sehingga Sekutu dapat bersiap-siap memindahkan wilayahnya ke Pasifik dan setiap saat dapat menyerang kapal induk Jepang dengan kapal terbang Amerika. Dalam perang di pulau Iwojima, Jepang kehilangan 20.000 orang.

Mendengar serangan sekoradis yang dilakukan oleh Amerika kepada Jepang, ia dengan cepat membentuk panitia. Pada tanggal 12 Agustus rombongan kembali ke tanah air. Dan waktu semakin berlalu akhirnya Jepang takluk menyerah kepada Sekutu setelah dibom dua pusat kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Berakhirlah kependudukan Jepang di Indonesia.[10]

  1. Hukum karet

Tampaknya pada zaman belanda sampai soehartopun pendulum kebebasan politik, kebebasan berekspresi, dan menyatakan pendapat sanagat sulit untuk di lontarkan, jerat untuk kasus-kasus politik kembali dipasang, seperti dengan munculnya pasal karet. Di berbagai daerah – dari Aceh, Jakarta, hingga Papua – bisa ditemui kasus-kasus politik yang berakhir dengan pemenjaraan. Kasusnya pun sangat beragam, dari aksi teatrikal yang mencoret dan menginjak-injak gambar presiden/wakil presiden, membakar boneka wayang berwajah presiden, menggelar aksi demonstrasi tanpa izin, melanggar ketertiban umum, menghasut, melawan petugas, sampai “hanya” mengibarkan bendera.

pasal karet atau yang biasa disebut dengan Haatzaai Artikelen itu bertujuan untuk membungkam suara-suara kritis di masyarakat.

Kecenderungan upaya penguatan sistem atau produk hukum untuk rekonsilidasi otoritarianisme ini sudah tampak dari beberapa proses legislasi di DPR. Sementara kebutuhan atas produk hukum yang bisa melindungi penguatan proses demokratisasi dan penegakan HAM terabaikan, di lain sisi, proses legislasi yang mendukung rekonsilidasi otoritarianisme menjadi porsi perhatian DPR maupun pemerintah untuk segera disetujui. Untuk sekedar menyebut beberapa contoh, misalnya RUU Anti-terorisme, RUU Intelijen, RUU Kebebasan Informasi, dan RUU TNI.

Dalam konteks sosio-politik seperti inilah, menjadi jelas logika penerapan Haatzaai Artikelen oleh para penguasa, sebelum suatu produk undang-undang yang sahih untuk berlangsungnya kembali praktik otoritarianisme memperoleh legitimasinya oleh negara, maka sebagai suatu “transisi” adalah relevan untuk menggunakan pasal-pasal karet Haatzaai Artikelen dalam kaitan menangkapi, dan memenjarakan para anggota masyarakat yang kritis.

Bahkan di masa rezim Soeharto, penerapan Haatzaai Artikelen itu masih memiliki bobot politik, karena disesuaikan dengan esensi atau substansi delik politik terhadap para pelakunya. Maka, seseorang bisa dikenakakan Haatzaai Artikelen atas tuduhan penghinaan yang sebenarnya belum menyentuh esensi atau substansi seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal delik politik pada kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti misalnya, membalikkan foto Presiden Dan Wakil Presiden, membawa wayang yang disimbolikkan sebagai figur Presiden, atau juga membakar patung yang mirip wajah presiden.

Penerapan Haatzaai Artikelen ini, bisa berimplikasi negatif bagi keberlangsungan reformasi, proses demokratisasi, dan penegakan HAM di Indonesia. Lebih spesifik, bahwa praksis penerapannya, secara substansial, bisa melanggar hak-hak sipil dan politik warganegara sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenan on Civil and Polirtical Rights/ICCPR). Bahkan, dalam hubungannya atau kaitannya dengan penghargaan dan penghormatan atas HAM sebagaimana tercantum pada konstitusi negara, yaitu Amandemen Kedua UUD 1945 Bab XA Pasal 28A hingga 28J.

Bagaimanakah bisa dijelaskan karakter-karakter ancaman itu pada ketiga aspek: kehidupan demokrasi di suatu negara, keberlangsungan reformasi dan penegakan HAM khususnya?

Seperti diketahui Haatzaai Artikelen ini memiliki beberapa sifat atau watak “karet”. Berbeda dengan azas yang dianut pada hukum pidana yang limitatif, maka Haatzaai Artikelen ini menganut azas non-limitatif. Hukum Pidana mempersyaratkan batasan-batasan yang jelas secara formal-material atas tuduhan tindak pidana yang dilakukan seseorang, yang justru tidak dipenuhi oleh pasal-pasal Haatzaai Artikelen.

Yang lainnya lagi, bahwa Haatzaai Artikelen ini berangkat dari presumtion of guilty, bukan presumtion of innocence sebagaimana dikenal pada proses hukum acara pidana. Dua aspek ini – presumtion of guilty dan azas non-limitatif – jelas menjadi celah atau ruang untuk membuka peluang terjadinya praktik pelanggaran HAM, terutama atas pengakuan hak-hak sipil dan politik warganegara.

Lagi pula tentang pembatasan ini, sebagaimana dicermati pada berbagai pertemuan Komite Hak Asasi Manusia PBB[11], maka kebebasan berpendapat dapat dilakukan pembatasan, “tetapi hanya sebatas sebagaimana ditentukan undang-undang, dan sejauh untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban publik, kesehatan, atau moral masyarakat.” Sementara itu, untuk kebebasan berserikat dan berkumpul dapat dibatasi atas semua aspek di atas, maupun demi kepentingan melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain. Tetetapi, pembatasan itu harus dicantumkan dalam undang-undang, dan hanya “sejauh diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis.”

Walaupun demikian kovenan memiliki suatu pembedaan yang jelas, dan tegas antara kebebasan berpendapat dengan kebebasan berekspresi. Hal ini menjadi penting untuk diungkapkan, karena argumentasi yang dihasilkannya akan berimplikasi.

Jika hak atas kebebasan berpendapat merupakan hal yang bersifat pribadi dan absolut, tanpa membuka celah untuk paksaan apa pun, sementara kebebasan berekspresi, merupakan hal yang bersifat umum dalam tingkat kepentingan sosial, serta memiliki batasan-batasan yang alami. Pokoknya, ekspresi tersebut dapat menjadi subjek dari larangan-larangan, tetapi hanya dalam kerangka prinsip legalitas, yaitu larangan atas kebebasan berekspresi harus diatur dengan undang-undang, memiliki kadar urgensi, juga karena disebabkan untuk tujuan-tujuan umum tertentu dan spesifik.[12]

maka kontroversi atas pembatasan menjadi relevan untuk dibahas, karena siapakah yang memutuskan apakah sebuah pembatasan dapat dibenarkan? Bukankah ini akan terkait dengan pandangan subjektif siapa yang berkuasa di suatu negara, dalam sistem demokrasi apa pun?

Misalkan tentang keamanan nasional, maka Michael HH Low, menyatakan, bahwa pengertian tentang keamanan nasional sebagai suatu keadaan yang bebas dari tekanan fisik (intervensi militer) dari luar. Kadar dari keamanan adalah relatif, karena tergantung kepada persepsi elite politik suatu pemerintahan, dan juga harus didasarkan pada pertimbangan objektif dari pandangan dan kemampuan pihak luar. Juga subjektif tergantung kepada karakter elite politik, serta moralitas yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks Indonesia misalnya, maka terdapat penafsiran terhadap definisi “politik”, baik di kalangan praktisi hukum, akademisi, human rights defender, juga lembaga yudikatif negara (Mahkamah Agung) sekalipun.

Pada berbagai kasus delik politik yang menggunakan pasal-pasal Haatzaai Artikelen sering terjadi perdebatan antara jaksa, pembela, dan hakim apakah seseorang itu dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang menyerang pemerintah, padahal di pihak lain, perbuatannya itu masih dianggap sebagai hak warganegara untuk mengeluarkan pendapatnya yang dijamin oleh konstitusi negara. Permasalahannya adalah sejauh mana seseorang dianggap telah menyebarkan rasa benci, bermusuhan, atau menghina pemerintah. Kapankah seseorang dianggap membenci, bermusuhan atau menghina pemerintah, dan sejauh mana pendapat itu masih dianggap sebagai suatu kritik.[13]

Dengan menguraikan tentang pembatasan, serta kategori jenis kebebasan dasar kovenan sipil-politik itu, dimaksudkan untuk meletakkan dan menempatlan posisi Haatzaai Artikelen, sebagai suatu instrumen hukum yang berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran HAM.

Dengan menganalisis instrumen-instrumen Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang dikomparasikan kepada pasal-pasal Haatzaai Artikelen menjadi jelas, bagaimana dampak atau akibat yang ditimbulkannya terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia. Tak hanya itu, secara politis, penerapan Haatzaai Artikelen juga berimplikasi kepada proses demokratisasi dan reformasi yang kini menjadi agenda pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Mengapa Haatzaai Artikelen ini menjadi semacam “api dalam sekam” bagi kehidupan demokrasi di suatu negara (termasuk Indonesia), karena hal ini menyangkut filosofi dasar tentang konsepsi keamanan negara dan kejahatan negara. Sementara itu, Haatzaai Artikelen sendiri merupakan jenis pidana atau delik politik dan/atau delik kejahatan keamanan negara.

Di sinilah letak persoalannya, jika – dalam definisinya yang paling sederhana sekalipun – demokrasi hendak meletakkan atau menempatkan rakyat dalam posisi sentral pada setiap pengambilan keputusan politik di suatu negara, maka – sebaliknya/bertolak belakang – filosofi dasar delik politik atau keamanan negara yang menjadi landasan berpijak Haatzaai Artikelen adalah rakyat sebagai subordinasi dari kekuasaan negara di mana keamanan negara harus didahulukan ketimbang kepentingan individu. Dengan logika demikian, maka demokrasi menjadi bermakna sejauh mendukung kepentingan-kepentingan ideologi-politik yang diusung suatu negara. Atau juga, HAM menjadi sesuatu yang bisa dinomor-duakan, sementara keamanan negara menjadi sesuatu yang mesti didahulukan.

Di sini juga letak seriusnya ancaman Haatzaai Artikelen bagi demokrasi, karena dengan sifat “karet”-nya, dan azas “presumtion of guilty” yang dianutnya, maka pengadilan akan menghukum seorang warganegara yang secara kritis menggugat, mempertanyakan, dan bahkan menolak suatu kebijaksanaan pemerintah yang dinilai tidak demokratis.

BAB III

PENUTUP

Pemuda pelajar yang sedang mendaki usia dewasa, penuh semangat kepahlawanan, merupakan motor pergerakan melawan gejala-gejala yang kurang sehat di dalam masyarakat. Mereka masih bebas, belum memikul beban kekeluargaan, pikirannya masih bersih, dan cita-citanya tinggi. Dengan sendirinya, mereka bertindak lebih berani melawan kebobrokan masyarakatnya dari pada orang-orang yang sudah tua. Dimata orang yang sudah tua, mungkin merupakan hal yang grusa-grusu, asal berani dan kurang perhitungan karena memang demikian pembawaan pelajar pada umumnya. Justru karena pembawaan yang demikian itu mereka merupakan tenaga revolusioner yang sangat diperlukan dimasa-masa gawat untuk mendobrak. Badan Permusyawaratan Pelajar Indonesia (Beperpi) yang berpusat di Cikini dibawah pimpinan Supeno, merupakan salah satu motor pergerakan menuju proklamasi. Disamping Baperpi, ada persatuan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ika Daigaku, berpusat di prapatan 10. Pemimpin-pemimpinnya adalah Djohar Nur, Sajoko, Sjarif Thajeb, Darwis dan Eri Sudewo. Pada hakikatnya, aktivitas golongan pemuda-pemuda di atas tidak dapat dikatakan gerakan di bawah tanah karena aktivitasnya hanyaterbatas sampai pada penyiaran berita bukan secara nyata perlawanan terhadap bala tentara Jepang. Barang kali lebih tepat golongan itu disebut sebagai kelompok tenaga nasional.

Begitupun dalam penjajahan Jepang dan Belanda, meskipun akhirnya ada isu kemerdekaan yang dialami bumi Nusantara adalah pemberian, namun jika dilihat dari realita itu hanya rekayasa dan siasat untuk kembali menguasai kembali Indonesia. Namun yang pasti berkat para pemudalah Indonesia dapat meraih Kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

Giebels Lambert.SoekarnoBiografi 1901-1950.(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001)

Karl Josef Partsch, “Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik”, di dalam Ifdal Kasim (ed), Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan, Elsam, Juli 2001, hal. 256ff.

Prof. Dr. Slamet Muljana. Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan jilid 2. (Yogyakarta: LKiS, 2008)

Lobby Loeqman, Delik Politik di Indonesia: Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia, Jakarta, IND-HILL-CO, 1993, hal. 7 dan 80.


[1] Lambert Giebels. Soekarno Biografi 1901-1950. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001) hal 243-244

[2] Ibid. hal 244-246

[3] Ibid. hal 246

[4] Ibid. hal 251

[5] Ibid. hal 251

[6] Ibid. hal 251-256

[7] Prof. Dr. Slamet Muljana. Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan jilid 2. (Yogyakarta: LKiS, 2008) hal 1-2

[8] Ibid. hal 2-7

[9] Ibid. hal 7-18

[10] Ibid. hal 18-29

[12]  Karl Josef Partsch, “Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik”, di dalam Ifdal Kasim (ed), Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan, Elsam, Juli 2001, hal. 256ff.

[13] Lobby Loeqman, Delik Politik di Indonesia: Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia, Jakarta, IND-HILL-CO, 1993, hal. 7 dan 80.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s