haji pada masa kolonial


BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada zama VOC daerah Aceh tetap berdikari, sehingga seorang Indonesia yang mau berangkat ke Makkah dari Serambi Mekkah ini sama sekali tidak mengalami halangan, memang pada umumnya VOC sendiri melarang para calon haji ikut kapal VOC dan kadang-kadang juga melarang haji yang pulang dari Mekkah itu mendarat di Batavia. Tetapi akhirnya politik ini tidak konsisten, karena kadang-kadang juga diberikan fasilitas dalam usaha mendapatkan simpati dari Sultan Mataram.[1]

Permulaan abad ke-19 itu kemudian berubah pada tahun 1810, kekita Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan, bahwa para haji harus memakai pas jalan kalau mereka mau pergi dari satu tempat  di Jawa ke tempat lain. Alasan peraturan ini adalah demi “keamanan dan ketertiban”.

Para calon haji yang tidak membeli pas jalan akan dikenakan denda 1000 gulden. Peraturan dari tahun 1825 itu kemudian diubah sedikit pada tahun 1831. Denda dikurangi menjadi dua kali harga pas jalan, yaitu 220 gulden, karena 1000 gulden dianggap terlalu tinggi, dan tidak ada orang yang mampu membayar sejumlah itu, peraturan ini diterapkan secara umum.[2]

Dengan keputusan Bt. 3 Mai 1825 no. 9, peraturan haji ini diubah lagi, pas jalan tetap diwajibkan, tetapi diberikan secara gratis, sedangkan denda dihapuskan sama sekali. Tindakan ini diambil berdasarkan vonis pengadilan Negeri Surabaya terhadap Haji Abdul Salim, yang tidak bersedia membayar denda sebanyak 220 gulden. Pengadilan mengmbil keputusan, bahwa peraturan 1825 dan 1831 tidak sah diumumkan, dan oleh karena itu tidak berlaku.[3]

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.    ZAKAT HAJI

Sekalipun  pada abad ke-19 para penghulu dianglat dengan surat keputusan Gubernur Jenderal, tetapi sebagian kecil saja menerima gajinya dalam gulden. Pada umumnya mereka mendapat gaji dalam bentuk zakat. Beberapa penghulu di daerah Preanger malah mencari uang dengan jalan yang cukup pintar, yaitu dengan menarik 2,5 % dari ongkos naik haji sebagai zakat untuk mereka. Kalau zakat ini tidak dibayar, menurut mereka uang hajinya tidak halal dan hiji yang dibayar dengan uang itu tidak sah.[4]

Bagi calon haji yang memang mempunyai jumlah uang yang cukup besar, zakat 2,5 % menurut hukum fiqih itu harus dibayarkan jika telah cukup nisabnya. Dalam beberapa laporan, Snouck Hurgronje membantah pemikiran penghulu Preanger tersebut.Sebenarnya zakat hanya harus dibayar dari perak dan emas yang sudah dimiliki selama satu tahun penuh.Atas dasar itu, maka Snouck Hurgronje mengusulkan supaya dikeluarkannya larangan untuk mengumpulkan zakat haji. Sebab parea penghulu itu diangkat oleh pemerintahan colonial, sehingga penyalahgunaan posisi mereka, juga harus diawasi oleh pemerintahan (1959 : 1260/1, 1278 dan 1908).

  1. B.     TRANSPORTASI HAJI
  2. 1.      Kapal Niaga

Pada permulaan periode haji, perjalanan ke Haramain umumnya ditempuh dengan mengunakan kapal niaga milik domestic atau kapal niaga asing.Meskipun pada abad XVI beberapa kapal niaga telah berkurang, masih dijumpai kapal niaga milik orang-orang Arab, Persia, Turki, dan India yang beroperasi di Nusantara.Akan tetapi, sejak permulaan abad XVI, kapal niaga Nusantara mulai mengambil alih dan menggantingkan kapal niaga asing. Kapal-kapal itu melayari perdagangan samudera india sampai ke Jazirah Arab. Pada abad XVI, Nusantara telah memiliki armada perdagangan internasional, mengingat ketika itu Jawa terutama Jepara, telah memiliki industry kapal untuk keperluan niaga yang dikagumi oleh Portugis (Meilink-Roelofsz: 1500-1630). Akan tetapi kapal ini termasuk ke dalam kategori kapal kecil dengan daya jelajah yang terbatas hanya sampai India dan Filipina dan denga daya muat 32 ton (Schriecke: 22-23). Selain itu, dalam ranah kerajaan Malaka, Sultan Malaka ketika akan melaksanakan ibadah Haji pernah memesan kapal khuus dari Jepara dan Pegu (Meilink-Roelosfz: 101).Dari sini dapat disimpulkan bahwa industry kapal niaga Nusantara pada abad XVI telah menunjang armada internasional, yang sering digunakan oleh mereka yang masuk atau pergi ke Haramain.

Maka pada abad XVII pun, masih dijumpai kapal niaga yang besar menjelajahi samudera India walaupn mulai mendapat saingan dari pedagang Eropa.Dan, sebagaimana abad sebelumnya, melalui kapal-kapal dagang itulah para jama’ah haji berangkat ke Tanah suci dan kembali ke Nusantara.Oleh karena itu tidak dijumpai kapal yang langsung ke Hijaz, maka jama’ah haji terpaksa mengganti kapal pada suatu pelabuhan niaga.Maskipun kapal niaga Eropa telah mendominasi pelayaran di samudera India, jama’ah haji tidak menggunakan kapal tersebut.Ada beberapa peristiwa pemberangkatan jama’ah haji pribumi Nusantara ke mekkah dengan menggunakan kapal eropa. Misalnya, atas jaminan  sunan Ageng suatu utusan kerajaan Mataram berangkat ke mekkah dengan kapal inggris (J. Eisenberger: 14). Meskipun ada larangan begi kapal-kapal Voc unutk mengangkut pribumi Nusantara yang akan pergi ke Mekkah, dalam suatu perjanjian damai pada 24 September 1646, VOC menyetujui dan mengizinkan ulama yang akan berangkat ke Makkah menggunakan kapal dagang Belanda.

Abad ke XVIII, armada niaga Nusantara tidak ada lagi yang berada di kawasan Samudera india, Laut Merah, dan Teluk Persia. Sejak saat itu, pelayaran di kawasan ini didominasi oleh armada niaga bangsa-bangsa Eropa.Kondisi pelayaran yang demikian disertai dengan laranga kapal Belanda unutk mengangkut jama’ah haji sesuai Besluit van 4 Agustus 1716 sehingga menimbilkan masalah bagi mereka yang bermaksud melaksanakan ibadah haji. Unutk mengatasi hal tersebut, para jama’ah haji secara sembunyi-sembunyi berusaha berangkat dengan kapal niaga dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain sebagai mana yang terjadi pada masa permulaan haji. Selain itu, sebagaimana telah terjadi pada abad lalu, pada peristiwa tertentu kapal niaga VOC terpaksa memenuhi permintaan penguasa pribumi unutk mengangkut penghulu atau ulama mereka ke Tanah Suci.

 

  1. 2.      Kapal Haji

Pada abad XIX, pemerintah hindia-belanda yang mengambil alih kekeuasaan Nusantara atas VOC dibubarkan apda abad sebelumnya, tanpaknya belum juga memberi  peluang bagi jama’ah haji unutk menggunakan kapal Belanda ke Hijaz. Pada 1825, orang Nusantara bermaksud melaksanakan ibadah haji, unutk pertama kalinya menggunakan kapal khusus pengangkut jama’ah haji yang disiapkan oleh Syaikh Umar Bugis. Sejak saat itu, pengangkutan jama’ah haji dilaksanakan dengan kapal haji milik seorang syaikh.Setelah mengetahui jumlah jama’ah haji Nusantara semakin meningkat setelah memasuki pertengahan kedua bad ke XIX, Inggris mulai memasuki bisnins pengangkutan haji Nusantara.Pada pertengahan tahun 1858, sebuah kapal haji inggris muncul di Batavia untuk mengangkut jama’ah haji Nusantara. (S.Keijzer: 1871). Jika selama ini jama’ah Nusantara menggunakan kapal layar (zeilchip) maka mulai tahun itu mereka menggunakan kapal uap (stoomchip).Orang Arab di Batavia ikut meluangkan peluang bisnis pengangkutan jama’ah haji Nusantara ini. Mereka telah membeli suatu kapal api dan firma Besier en Jonkeim untuk mengangkut penumpang dari Batavia via Padang langsung ke Jeddah dengan kapasitas 400 jam’ah. Pengangkutan dua kali setahum dengan harga tiket Batavia $ 60 sedangkan dari Padang $ 50, atau f105 lebih murah dibandingkan kapal layar.[5]

Dalam hal ini rupanya Belanda tidak mampu menahan diri unutk tidak ikut serta dalam usaha pengangkutan jam’ah haji Nusantara yang cukup menjajikan keuntungan. Oleh karena itu, setelah pembukaan Konsulat Belanda di Jeddah pada 1872 dan peresmian penggunaan terusan Suez dua tahun sebelumnya, Belanda mulai berpartisipasi dalam pengangkutan jama’ah haji. Pada tahun 1873, pemerintah Belanda memberikan kontrak kepada tiga perusahaan pelayaran yaitu Nederland, Rotterdamsche, Lloyd, dan Ocean yang di nusantara dikenal dengan sebutan kongsi Tiga untuk mengangkut jama’ah haji ke Nusantara.[6] Akan tetapi meskipun kongsi Tiga telah mengoperasikan jumlah kapalnya untuk mengangkut jama’ah Nusantara, sampai akhir abad ke XIX lebih banyak jama’ah nusantara yang menggunakan kapal haji milik Inggris dari Singapura. Tentu dengan pengecualiaan beberapa tahun tertentu jama’ahnusantara lebih banyak berangkat dengan kapal haji milik perusahaan Belanda.Sejak 1873 hingga 1879, ternyata “masih sangat sedikit jama’ah haji dari Hindia-Belanda yang langsung ke Laut Merah diangkut dengan kapal Belanda.”[7]Baru pada tahun 1885, banyak (61%) jama’ah haji Nusantara yang menggunakan kapal Belanda.[8]Setelah itu, sampai dengan tahun 1900, perusahaan Inggris dari Singapura mendominasi pengangkutan Haji di Nusantara, kecuali hanya beberapa tahun tertentu didominasi oleh peruasahaan Belanda.Boleh jadi, musim haji yang jama’ah hajinya banyak menggunakan kapal Belanda disebabkan oleh berkurangnya jam’ah haji yang berasal dari daerah yang selama ini jama’ahnya berangkat melalui Singapura.

  1. C.    HAJI DAN KARANTINA

Ketika memasuki laut merah, kapal haji harus singgah untuk menurunkan jama’ah haji yang akan di karantina di stasiun-stasiun kamaran, sesungguhnya stasiun karantina di laut merah itu telah di rintis pada 1838 oleh turki ustmani, masa pemerintahan sultan Mahmud II (1808-1839). Pada awalnya, maksud dari karantina itu adalah untuk melindungi orang turki dan eropa dari penyakit menular.[9]

Jama’ah haji harus dikarantina antara 3 sampai 5 hari, tergantung pada status penumpang. Pada 1914, Conseil superieur de Sante di konstantinopel menyatakan bahwa Surabaya terjangkit pest, Singapura terjangkit kolera, sedangkan semarang dan Batavia dalam status diduga terjangkit penyakit tersebut. Oleh karena itu jama’ah yang berasal dari kedua kota pertama dikarantina selama 5 hari dan kedua kota trakhir selama 3 hari.[10]jama’ah haji yang tidak terserang wabah penyakit menular, mereka hanya mendapat pemeriksaan kesehatan sehingga tidak harus bermalam dikarantina.

Fasilitas dikarantina sangat terbatas.Oleh karena itu, jama’ah harus dibagi dan sebagian diantaranya dikirim ke Toor di mesir atau terpaksa di tampung melebihi kapasitas yang tersedia. Karantina abu Said dengan daya tampung 320 orang pada 26 Desember 1906 di padati dengan 532 jama’ah dan ke esokan harinya di tampung di dalam 1.450 Orang. Dalam kondisi seperti itu, jama’ah haji yang turun dari kapal ke stasiun karantina dengan perahu yang kadang kala memerlukan waktu 2 jam, sebagian di antaranya tidak di turunkan ke darat, namun menunggu penyelesaian administrasinya di perahu sampai sore dalam udara terbuka.[11]

Dokter Abdul Patah yang menjabat Consulaatsarts (1926-1933) pada konsulat belanda di Jeddah lebih baik dari pada di kamaran. Karena jeddah lebih dekat dengan tujuan jama’ah, yaitu melaksanakan ibadah haji, lagii pula dokter arab cukup baik untuk menangani penderita penyakit menular.[12] Tampaknya, karantina jema’ah haji telah berkembang menjadi isu politik sebagaimana di keluhkan oleh konsul di jeddah: “tak dapat dihilangkan kesan orang pada sejak perang dunia, ketentuan-ketentuan dari majlis kesehatan internasional, tidak hanya khusus kepada motive higienis saja, tetapi juga yang bersifat politik dan ekonomi, dan sering memerankan peranan yang berlebih-lebihan.[13]

  1. D.    KONSULAT BELANDA DI JEDDAH

Sebagian manajemen jam’ah haji Hindia-Belanda di hijaz di tangani oleh Konsulat belanda di Jeddah.Konsulat ini baru diresmikan pada 1872, meskipun keinginan pemerintah untuk itu telah ada sejak 1859.[14]Dalam koloniale Verslag 1871 dinyatakan bahwasannya unutk mengurus kepentingan jama’ah haji Hindia-Belanda, kiranya dapat dipertimbangkan adanya suatu perwakilan dari pemerintah Belanda di Arab melalui berdirinya suatu konsulat di Jeddah.Perjalanan haji dengan segala permasalahan yang dihadapi oleh jama’ah dan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji termasuk dalam urusan keagamaan.Pemerintah Belanda sendiri menganut doktrin schieding van staat en kerk (tidak boleh mencampuri dan mengurusi hal-hal yang bertalian dengan agama). Selain itu, pemerintah belanda menganggap belum saatnya untuk mengurus warga Hindia-Belanda bermukim di hijaz karena pemerintah turki Usmani menganggap mereka sebagai warga negaranya. Sedangkan berdasarkan perjanjian 1862 antara Belanda dan Turki disepakati bahwa konsul Belanda yang berada di wilayah Turki, termasuk hijaz, dapat mengadili dan memutuskan perkara antara sesame warga Belanda dan jika terdapat kepentingan Turki dalam suatu perkara maka konsul tidak berhak untuk mengadilinya (J. Eisenberger: 1928). Kiranya itulah factor-faktor yang memperlambat pembukaan Konsulat Belanda di Jeddah.

Sejak didirikan sampai dengan permulaan Perang Dunia I, Konsulat Belanda di Jeddaj berada di bawah Duta Besar (Gezant) di Istanbul (Konstantinopel).Selama perang dan masa pemerintahan Hasyimiyah, Konsulat itu berada di bawah kedutaan Belanda di Ramalla, Palestina.Pada 1930, atas persetujuan pemerintah Saudi Arabia, konsulat Belanda di Jeddah ditingkatkan statusnya menjadi Zaakgelastidge (kuasa penuh Kerajaan Belanda pada Kerajaan Saudiyatul Arabiyah).Sebagai Zaakgelastidge pertama ditetapkan D. Van der Muelen (1926-1931 yang sebelumnya menjadi konsul).Ketika menjabat untuk kedua kalinya (1941-1945), perwakilan Belanda pada 1944 telah digantikan statusnya menjadi Gezant.Muelen digantikan oleh H.H Dingenmans (1945-1950) yang pernah bertugas di Jeddah sebagai Zaakgelastidge.

Meskipun demikian sejak awal berdirinya, kosnulat Belanda di Jeddah tidak dapat menghindar dari keterlibatannya dalam agama.Bukankah penduduk Hindia-Belanda yang pergi ke Hijaz dengan kapal milik Belanda adalah untuk melaksanakan ibadah haji, salah satu ajaran penting dalam agama Islam. Bahkan menurut Eisenberger, konsulat Belanda di Jeddah telah mengesampingkan kepentingan Belanda,.Sebuah kapal Belanda berlayar ke Jeddah tidak mengangkut komoditas perdaganangan yang diperlukan oleh jama’ah karena membawa sendiri kebutuhannya selama di Hijaz.Selama ini, keperluan penduduk hijaz tidak diperbolehkan diangkut dari Indonesia. Rinkes dalam laporannya pada 1916 mencatat bahwa kebutuhan hidup di Hijaz berupa makanan seperti Beras dan gandum, didatangkan dari Bombay, gula dari Mesir, kayu dari Bombay dan Singapura, Tembakau dari Bombay dan Yaman, dan kopi dari mEsir dan Yaman (Rinkes: 1916)

Tugas umum konsulat sebagaimana telah ditetapkan dalam Ned stbl 1925 no. 110, adalah membantu kapal pengangkutan milik Belanda dan memerhatikan kepentingan warga Belanda dan turut bertanggung jawab atas hasil keputusan lembaga pembuat hukum, selain ketentuan-ketentaun dari menteri luar negeri. Selain itu, konsul juga memepunyai kewenangan hukum untuk mengeluarkan peraturan dan membuat keterangan penduduk dan keterangan kewarganegraan lainnya.[15]

Juka dikaitkan dengan haji maka tugas konsul itu berkenaan dengan kepentingan kapal pengangkut jama’ah haji, kepentingan jama’ah haji sebagai warga Belanda, dan kepentingan wibawa pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tentang haji. Kan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya itu, konsul akan memerhatikan kepentingan haji sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah dan perusahaan kapal dan tentunya juga untuk memperkuat wibawa pemerintah. Demikianlah pemberian kewenangan pengedilanhukum terhadap warga Negara kepada konsul.Hukum itu tidak unutk kepentngan jema’ah haji sendiri, tetapi juga unutk kepentingan dan kekuasaan konsulat sehingga wibawa pemerintah Belanda di tanah kelahiran Islam itu terwujud adanya. Tugas konsulat Belanda di Jeddah yang berkenaan dengan haji itu meliputi:

  • Menerima dan menyimpan daftar jama’ah haji yang diangkut oleh sebuah kapal haji.[16]
  • Membuat daftar kedatangan dan pemberangkatan kapal haji untuk disampaikan kepada syaikh di Mekkah, sesuai laporan agen kapal haji.
  • Memberikan kterangan haji (pelgirms certificaat) bagi setiap kapal pengangkut haji
  • Memberi visa kepada setiap passport haji,
  • Mengeluarkan passport baru bagi jama’ah haji yang berangkat dari Singapura.
  • Menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi jama’ah haji dengan pihak-pihak yang terkait.
  • Mengawasi ideologi dan orang-orang tertentu serta jama’ah haji yang diduga berpengaruh terhadap perkembangan politik di Indonesia.
  • Membuat laporan Haji (Bedevaart Verslaag) setiap musim haji.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, di konsulat Belanda di Jeddah ditempatkan beberpa pejabat, diantaranya:

1. Konsulat

Posisi puncak manajemen konsulat ini selalu dipangku oleh seorang belanda. Konsul adalah satu-satunya orang belanda yang bertugas di konsulat ini. Mengingat tempat tugas dan masyarakat yang di layani, Snouck Hurgronje pada 1889 mengusulkan agar konsul di jeddah itu harus menguasai bahasa arab, mengetaahui secara luas negri arab, islam dan hindia belanda.[17] Tampaknya usul ini tidak sepenuhnya diterima. Pada 1916, Rinkes melaporkan bahwa para konsul, setidak-tidaknya dalam tahun terakhir, tidak mengusai bahasa arab dengan baik. Pada satu sisi, hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya paksaan untuk mempelajari hala-hal yang sulit dari bahasa ini, sementara pada sisi yang lain, adanya kenyataan bahwa lingkungan kerja konsul dikelilingi oleh orang-orang indonesia, sementara penguasa hijaz yang menjadi konsul masih berhubungan dengan orang turki. Bahwa setelah musim haji, konsul biasanya mengambil cuti sehingga separo dari waktunya (biasnya 6 bulan) dalam setahun, dihabiskan di luar jazirah Arab. Denganfaktor-faktor demikian, konsul merasa tidak terlalu penting untuk mempelajari bahasa arab.[18]

2. Drogman, Secretarise Drogman, dan Vice Consul

Drogman adalah pejabat yang membantu konsul dalam hal memberikan informasi tentang keadaan jama’ah haji dan mukimin (komunitas Indonesia yang berdomisili di Makah), serta bersama syeikh menangani berbagai masalah yang menimpa jama’ah. Karena tugasnya itu maka Drogman di jabat oleh orang indonesia yang tetu saja beragam islam karena ia harus menetap di Makah.Sejak tahun 1924, drogman di makah di tingkatkan statusnya menjadi vice consul (wakil konsul) setelah mendapat persetujuan dari pemerintahan arab.[19]

Sesungguhnya, jabatan wakil konsul pribumi pada konsulat belanda di jeddah telah di usulkan sejak tahun 1889 oleh Adviseur Voor Inlandsch en Arabische Zaken, snouck Horgronje.[20] Usul serupa di ajukan lagi beberapa tahun kemudian sebagaimana terbaca dalam beberapa surat Hurgronje kepada pemerintahan Hindia Belanda. Selain penasihat pemerintah tersebut, D. Rinkes dalam laporannya juga mengusulkan agar drogman di mekah itu di tingkatkan menjadi consulair agent atau semacamnya. Hal ini penting karena tugas pejabat konsulat di mekah adalah

untuk mendapatkan suatu gezag moral, baik terhadap penduduk Hindia Belanda maupun terhadap penguasa Arabia.[21] Menurut Gezant di konstantinopel, untuk  vice consul yang berwibawa diperlukan syarat: seorang yang berpendidikan Eropa, tamatan indonesia atau Eropa; mempunyai tetang pengetahuan bahasa melayu dan jawa, ditambah dengan salah satu dari tiga bahasa, yaitu sunda, madura, atau Bugis; mengetahui bahasa arab; seorang muslim; dan mempunyai karakter yang baik untuk melaksanakan tugasnya.[22]  Sampai dengan akhir tahun 1922, MK masih ragu untuk menempatkan seorang vice consul di makah.[23] Penempatan wakil konsul di makah itu baru di setujui pemerintahan Belanda pada 1923, namun rencana tersebut di tolak oleh Syarif Husein. Ternyata Belanda adalah salah satunya negara asing yang menempatkan pejabat di mekah dengan status wakil konsul.

3. Dokter haji

Seperti halnya wakil konsul, dokter haji pada konsulat Belanda di jeddah baru diwujudkan dengan pengangkatan dokter Herdjan pada 1921. Sedangkan inggris telah mempunyai wakil konsul yang merangkap dokter sejak akhir abad XIX, yang berkedudukan di jeddah. Selama itu kesehatan jama’ah haji di abaikan, kecuali di stasiun karantina kamaran dan stasiun lainya. Seharusnya faktor kesehatan jama’ah haji ini lebih diperhatikan oleh pemerintahan belanda karena perjalanan dan pelaksanaan haji memerlukan kesehatan tubuh yang prima disamping rawan untuk sakit. Tenaga medis, seperti juru rawat, baru diadakan pada akhir dekade kedua. Pada musim haji tahun 1348 H./1929-1930 M., tercatat afandi sebagai juru rawat kelas I dan aman Soeta Atmaja sebagai juru rawat kelas II.[24] Tugas utama dokter haji dan perawat adalah merawat dan mengobati jema’ah haji Indonesia selama di Hijaz, terutama di Jeddah, Makah, dan Madinah.

Selain petugas-petugas utama yang telah dijelaskan, terdapat pula beberapa pegawai administrasi lainya, yaitu juru tulis dan beberapa petugas harian penjaga dan pesuruh yang pada umumnya direkrut dari penduduk setempat. Jadi, dalam perjalanannya, konsulat Belanda di jeddah ini mengalami pertambahan personil

  1. E.     KOLONI JAWA DI MEKKAH

Orang Jawa terkenal sebagai orang saleh, walaupun banyak di antara mereka tidak mempunyai pengetahuan agama yang mendalam. Bagi mereka pengetahuan itu tidak penting, karena melakukan ziarah ke kota suci itu adalah perbuatan yang mulia. Oleh karena itu, mereka tidak membawa barang dagangan.Tidak melakukan persaingan malah sebaliknya mereka memasuki Tanah Suci ini dengan tempat uang yang penuh dan bermaksud untuk mengosongkan tempat uang itu di Makkah.

Kalau mereka ingin tinggal lebih lama di Makkah mereka mengharapkan kiriman yang dari luar, pension dari dinas pemerintahan, atau kiriman dari family mereka sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Orang Jawa yang sudah berumur biasanya ingin menetap di Mekkah untuk selama-lamanya atau untuk beberapa tahun saja, dan ingin menghabiskan akhir usia mereka untuk kebaktian agama di tanah suci ini.

Ada orang Jawa yang akhirnya bermukin di Mekkah.Kalau uang mereka habis, mereka pulang untuk menjual tasbih, kitab Arab, kemenyan dll, atau berusaha untuk mendapatkan uang dengan mengajarkan pengetahuan ya g mereka terima di Mekkah.

 

  1. F.     STATISTIK TENTANG HAJI DI ABAD KE-19

Jumlah orang Indonesia yang menunaikan Ibadah Haji (1850-1858)

No Nama Daerah

 

Orang yang Berangkat
1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 Jumlah
1. Batam 6 48 10 69 115 98 157 176 335 1014
2. Batavia 6 2 21 55 36 23 20 16 343 522
3. Bogor 7 9 16 67 47 40 38 91 206 518
4. Karawang 4 9 4 6 7 3 33
5. Priangan 7 23 133 131 93 140 272 127 134 1060
6. Cirebon 9 41 127 57 67 108 92 140 650
7. Tegal 5 2 35 34 53 93 106 110 438
8. Pekalongan 20 25 87 137 99 163 531
9. Semarang 87 228 398 449 664 818 2704
10. Kedu 1 5 7 34 16 105 19 85 272
11. Bagelen 2 36 57 34 83 108 123 443
12. Banyumas 1 1 2 2 5 9 12 27 59
13. Yogyakarta 1 6 4 64 28 47 146
14. Madiun 9 18 16 25 40 108
15. Pacitan 11 13 20 11 55
16. Kediri 6 1 5 12
17. Jepara 28 30 128 135 264 269 325 1179
18 Rembang 42 22 19 82 49 91 305
19. Surabaya 32 17 106 175 174 201 212 143 239 1299
20. Madura 20 13 33
21. Pasuruan 1 24 31 19 39 37 19 30 200
22. Banyuwangi 10 15 5 29
23. Probolinggo 4 10 5 19
24. Besuki 5 32 15 2 13 13 80
25. Jawa 74 105 416 933 1295 1442 1832 2152 2317 11966
26. Sumatera Barat 152 88 128 260 131 247  
27. Palembang 44 65 98 149 98 153  
28. Riau  
29. Ternate  

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Pada zama VOC daerah Aceh tetap berdikari, sehingga seorang Indonesia yang mau berangkat ke Makkah dari Serambi Mekkah ini sama sekali tidak mengalami halangan, memang pada umumnya VOC sendiri melarang para calon haji ikut kapal VOC dan kadang-kadang juga melarang haji yang pulang dari Mekkah itu mndarat di Batavia. Tetapi akhirnya politik ini tidak konsisten, karena kadang-kadang juga diberikan fasilitas dalam usaha mendapatkan simpati dari Sultan Mataram.Permulaan abad ke-19 itu kemudian berubah pada tahun 1810, kekita Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan, bahwa para haji harus memakai pas jalan kalau mereka mau pergi dari satu tempat  di Jawa ke tempat lain. Alasan peraturan ini adalah demi “keamanan dan ketertiban”.

Pada tahun 1825 Residen Batavia melaporkan, bahwa setiap tahun jumlah hajinya meninggkat terus dan para haji ini tidak mau bekerja lagi , mereka berdoa saja dan hidup dari sedekah orang lain, sedangkan orang pribumi cepat sekali percaya bahwa para haji itu mempunyai kekuatan gaib. Oleh karena itu diusulkannya, supaya diambil tindakan untuk mempersulit haji.Usul ini diterima oleh Gubernur Jenderal dan dengan instruksi rahasia ditetapkan, bahwa selanjutnya setiap calon haji harus membayar 110 gulden untuk pembayaran pas jalan.

Pada tahun 1857 terjadi pemberontakan Mutiny, atau pemberontakan Sepoy di Hindia Inggris, dimana ribuan orang Eropa terbunuh.Orang Belanda di Indonesia pada waktu itu merasa takut juga, kalau-kalau pemberontakan semacam itu terjadi pula di Indonesia. Diskusi berikutnya tentang peraturan yang harus diambil hanyalah menghasilkan peraturan baru tentang haji, yang isisnya: (1) calon haji harus meminta pas jalan pada bupati, tanpa ongkos resmi, (2) calon haji harus membuktikan kepada bupati bahwa dia mempunyai uang yang cukup banyak untuk pembeyaran biaya perjalanan pulangpergi ke Mekkah, dan biaya hidup keluarganya di Indonesia,(3) sesudah pulang dari Mekkah para jemaah harus diuji oleh bupati atau orang yang ditunjuk oleh bupati dan setelah itu baru diperkenankan memakai gelar dengan pakaian haji.

DAFTAR PUSTAKA

 

Putuhena M. Shaleh. 2007. Historiografi Haji Indonesia. PT LkiS. Yogyakarta.

Majid, M. Dien. 2008. Berhaji di Masa Kolonial. CV Sejahtera. Jakarta.

Reid, Anthony. 2011. Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia. KITLV. Jakarta: 2011.

Turner, Jack. 2005. Sejarah Rempah: Dari Erotisme Sampai ke Imprealisme. Komunitas Bambu. Jakarta.

A.Steenbrink, Dr. Karel. 1984. Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19. P.T. Bulan Bintang. Jakarta.

http://www.cheriatravel.com; di unduh tanggal 7 Januari 2012.

http://www.kompasiana.com/2010/06/0 3/informasi-quota-haji-2011/; di unduh tangal 7 Januari 2012.


[1] A.Steenbrink, Dr. Karel. 1984. Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19. P.T. Bulan Bintang. Jakarta. hlm. 234-235

[2] Ibid. hlm. 236

[3] Ibid. hlm. 237

[4] Ibid. hlm. 234

[5]Lihat Kolonial Verslag 1870, hlm. 76.

[6] Lihat Pelgirm Report 1874/1875, hlm. 3.

[7] Lihat Kolonial Verslag Van, 1879, hlm. 3.

[8]Ibid., 1886, hlm. 96

[9] Johan Eisenberger, “Indie en de Bedevaart naar Mekka,”  disertasi pada Rijksuniversiteit Leiden (Leiden: Boekhandel M. Dubbeldeman, 1928), hlm. 77

[10]Lihat Bedevaartsverslag, 1914-1915, hadj 1332.

[11]Lihat ibid 1906-1907, hadj 1324.

[12]Sesuai surat Dr. Abdoel patah kepada konsul di jeddah, tgl. 25 April 1929 dalam Dez-16.

[13]Sesuai surat konsul kepada MBZ, no. 208/38, tgl. 11 maret 1924, dalam Dez-16, 1924.

[14]Hasrat itu bisa diketahui dari stbl. no. 42, 1859, art. 3, yang mewajibkan pemegang pas jalan harus meminta vis jika konsulat Belanda telah didirikan.

[15]Juhan Eisenberger, Indie en de Bedevaart …, hlm. 57.

[16]Sesuai dengan art. 46 (4) dari ordonasi tentang Stoomvaart Pelgirms, 26 Oktober 1898, (stb.  N.I No. 294).

[17]Lihat surat snouck Hurgronje tgl. 14 januari 1889.

[18]Dikutip dari Rapport eener dienst-reis naar Djeddah…, oleh D. Rinkes.

[19]Lihat Bedevaart Verslag 1924/1924.

[20]Lihat surat snouck Horgronje kepada Direktu O. E. N., Batavia, 20 Mei 1889, dalam Ambtelijke Adviezen van C. Snouck horgronje, jld. II, hal. 1466-69.

[21]Lihat laporan D. Rinkes dalam rapport eener dienst-reis naar Djeddah, ingevolge Regeeringsopdracht, vervat in Ministerieele beschikking van, 15 November 1916, hlm. 137.

[22]Lihat surat dari GK kepada MBZ, no. 29, tgl. 24 februari 1905, dalam B. 153 A. T. (1899-1919).

[23]Lihat surat MK kepada MBZ, masing-masing no. 33, tgl. 17 agustus 1922 dan no. 55, tgl. 10 oktober 1922, dalam Dez-16, 1922.

[24]Sesuai laporan Abdul Patah, hlm. 2-3.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s