Supersemar


Bab I

Pendahuluan

1.1        latar belakang

Surat Perintah Sebelas Maret atau Surat Perintah 11 Maret yang disingkat menjadi Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966[1]).

Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu[2]).

Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.

Adanya Supersemar ini masih diperdebatkan karena belum ada bukti yang jelas, yang menyoroti bahwa pelakunya adalah  Soeharto. Dengan adanya Supersemar ini memberikan dampak yang langsung dan berkonotasi negatif. Yang mana terjadinya ketegangan umum yang menyelimuti ibu kota[3]).

Sehingga menimbulkan banyak isu seputar pertikaian antara Angkatan Darat dan Angkatan Udara.  Untuk lebih lanjutya akan dibahas lagi di Bab II. Tentang bagaimana Supersemar sebenarnya.

Bab II

Pembahasan

2.1 stady kasus

Menurut versi resmi, awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama “kabinet 100 menteri“. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden’ Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak “pasukan liar” atau “pasukan tak dikenal” yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio[4]).

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor.

Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai sekenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan).

Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam.

Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Surat Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono, dimana saat itu ia menerima telpon dari Mayjend Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai Supersemar itu tiba[5]).

Banyak yang menggugat bahwa Supersemar yang ditandangani oleh presiden Soekarno pada dini hari tersebut sebenarnya adalah surat mandat yang diberikan kepada Soeharto untuk mengamankan keadaan negara yang sedang gawat. Memang pada waktu itu kondisi sosial-politik sedang kacau balau pascapemberontakan G30 S/PKI. Karena itu, seharusnya Soeharto menyerahkan kembali mandat tersebut kepada presiden Soekarno setelah selesai menjalankan tugas.

Namun yang terjadi justru tidak demikian. Sekenario untuk menjatuhkan presiden Soekarno ternyata sudah direncanakan matang-matang. Des Alwi – mantan anggota Dewan Banteng pencetus PRRI yang juga dianggap sebagai gerakan separatis – adalah tokoh di balik layar yang berperan penting dalam peristiwa tersebut. Ia tidak hanya lihai dalam melakukan rekayasa penandatanganan Supersemar. Akan tetapi kepandaiannya dalam mempengaruhi MPR/DPR untuk mengangkat Soeharto sebagai presiden RI dengan menggunakan mandat yang disalahgunakan tersebut, merupakan “strategi jitu” yang terbukti “keampuhannya” dalam jangka waktu yang sangat panjang[6]).

Penandatangan Supersemar menurut pengakuan Soekardjo Wilardjito SMiss, mantan pengawal Soekarno, bahkan sempat diwarnai oleh penodongan pistol terhadap presiden Soekarno. Pendapat ini sekaligus menguatkan kebenaran suatu pendapat menyangkut pembuatan Supersemar yang tidak lain bukanlah atas inisiatif dan kemauan presiden Soekarno sendiri. Akan tetapi merupakan kehendak Soeharto yang berkeinginan kuat menduduki tampuk kekuasaan. Karena itu, tidak heran kalau kemudian Soeharto mengambil jalan pintas dengan memaksa presiden Soekarno turun takhta.

Periode kelam inilah yang oleh Asvi Warman Adam (2007) disebut sebagai “Kudeta Merangkak ala Soeharto.” Soeharto menjadi presiden RI melalui suatu proses yang sama sekali tidak bisa dinalar: suatu proses yang diawali dengan (percobaan) kudeta 1 Oktober 1965 dan diakhiri dengan keluarnya Supersemar yang secara de facto memberikan kekuasaan kepada Mayjend Soeharto. Karena itu, 32 tahun kepemimpinan Soeharto menjadi tidak absah mengingat Supersemar yang dijadikan sebagai legitimasi tidak lain adalah “Supersemar” yang tidak lagi “Super”[7]).

2.2 teori ilmu politik

Dalam poin ini saya akan memaparkan teori politik yang sepadan dengan jalannya suatu sistem yang ada pada kasus diatas, yaitu sebagai berikut:

  1. 1.      Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok  manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain, sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu[8]).

Dan menurut Buku Ramlah Subakti mengatakan bahwa ada beberapa konsep kekuasaan seperti:

  1. 1.      Influence (Pengaruh)

Yaitu apabila seseorang melakukan pengaruh pada orang lain, berarti dia sedang berkuasa pada orang tersebut yang memberikan dia pengaruh.

  1. 2.      Persuasi (Bujukan)

Yaitu suatu cara yang paling lembut atau baik karena adanya bujukan atau kesepakatan.

  1. 3.      Manipulasi (Mempengaruhi)

Yaitu salah satu konsep kekuasaan bahwa apabila orang yang dipengaruhinya itu tidak sadar sehingga menjadi sangat terperdaya.

  1. 4.      Coercion (Paksaan)

Yaitu suatu cara untuk menguasai seseorang dengan menggunakan tindakan paksaan agar orang itu dapat dikuasai untuk melakukan apa saja yang diminta oleh si pemaksa.

  1. 5.      Force (Tekanan)

Yaitu suatu cara untuk menguasai seseorang dengan menekankan pada kekuatan fisik agar orang yang dipengaruhinya dapat dikuasai.

Selain konsep ada pula Dimensi-dimensi kekuasaan, seperti:

  1. a.      Potensi Sosial dan Aktual

Merupakan sekelompok yang memiliki potensi dalam sumber-sumber kekuasaan. Sedangkan Aktual adalah hasil dari potensi atau melakukan sumber-sumber yang telah didapat atau dipelajari.

  1. b.      Consensus dan Paksa

Bahwa hasil konsensus itu adalah hasil pesetujuan secara sadar. Sedangkan paksa yaitu cara yang memunculkan rasa takut pada lawan.

  1. c.       Tujuan Positif dan Negatif

Pada kekuasaan pada umumnya bertujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan atau dampak yang positif. Sedangkan tujuan negatifnya untuk menguasai seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkannya.

  1. d.      Jabatan dan Pribadi

Jabatan adalah suatu cara untuk memiliki kekuasaan dengan cara yang bersifat Proposional dan berdasarkan kemampuannya. Sedangkan Pribadi adalah kharismatik sebagai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain yang bersifat pribadi.

  1. e.       Implinsit dan Eksplinsit

Implinsit adalah pengaruh dari kekuasaan yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Sedangkan Eksplinsit adalah pengaruh dari kekuasaan yang tidak dapat dirasakan tetapi dapat dilihat.

  1. f.       Langung tak langsung

Melakukan sumber-sumber kekuasaan langsung (cara langsung). Sedangkan cara tidak langsung adalah kekuasaan yang melalui sumber-sumber kekuasaanya dengan prantara.

Dan akan terdapat pula pelaksanaan kekuasaan, seperti berikut ini:

  1. Distribusi Sumber Kekuasaan;
  2. Bentuk dan Jumlah Kekuasaan;
  3. Penggunaan Sumber;
  4. Hasil Penggunaan Sumber;
  5. Kedalaman Pengaruh Kekuasaan.

2.3 Analisis Kasus

Berkenaan dengan kasus diatas menjelaskan tentang Supersemar, yang mana sampai sekarang kasus ini belum terungkap dengan jelas atau dengan kata lain kasus ini masih terlihat gelap. Saya menganalisis dari kasus itu bahwa ada kesesuaian dengan konsep yang dipelajari selama ini mengenai ilmu politik. Konsep yang paling masuk dengan ilmu politik dan kasus Supersemar adalah Konsep Kekuasaannya. Yang mana ini ditandai dengan perebutan kekuasaan antara Soekarno dan Soeharto melalui Peristiwa yang dinamain dengan Supersemar ini.

Menurut saya, tindakan Soeharto yang menginginkan kursi yang telah diduduki oleh Soekarno itu merupakan salah satu tinadakan Kekuasaan. Dapat dilihat ketika Soekarno dipaksa untuk menandatagani Surat Mandat tentang Pemindahan wewenang Presiden kepada Soeharto, yang mana pada saat itu sedang terjadi peristiwa yang cukup kacau serta genting, yaitu G 30 S/PKI.

Dan menurut saya, itu sudah termasuk kepada konsep kekuasaan yang tergolong kedalam:

  1. Coercion (Paksaan), yaitu suatu cara untuk menguasai seseorang dengan menggunakan tindakan paksaan agar orang itu dapat dikuasai untuk melakukan apa saja yang diminta oleh si pemaksa.
  2. Selain itu juga, ada konsep Force (Tekanan), yaitu suatu cara untuk menguasai seseorang dengan menekankan pada kekuatan fisik agar orang yang dipengaruhinya dapat dikuasai. Yang ditandai dengan penodongan pistol oleh ketiga perwira tinggi (AD) yang memaksa dan mengancam supaya surat yang berisi pengalihan kekuasaan itu untuk ditanda tanganin.

Dari paparan diatas itu merupakan hasil analisis saya terhadap Kasus Supersemar dan dipadakannya dengan konsep yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Ilmu Politik. Dari kasus ini yang saya titik beratkan kepada Kekuasaannya, karena itu merupakan induk permasalahan yang ada.

Bab III

Penutup

3.1 kesimpulan

Surat Perintah Sebelas Maret atau Surat Perintah 11 Maret yang disingkat menjadi Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966.

Yang merupakan kasus yang belum ditemukan kebenarannya sampai sekarang. Bahkan Supersemar ini tidak lagi diungkap karena para sanksi dan para pelaku yang berperannya sudah tidak ada atau meninggal.

Tujuan saya mengungkap atau membahas tugas ini mengenai Supersemar agar kita dapat menganbil pelajaran dari kejadian ini. Selain itu, ini merupakan kunci bagi kita para calon Sejarawan.

Maka dari semua paparan diatas tentang supersemar belum dikatan benar karena belumada bukti yang mendukung, sehingga banyak para parakar berbedapendapat serta sudut padang mengenai kasus ini.

Daftar Pustaka

Id.wikipedia.org/wiki/Surat_Perintah_Sebelas_Maret

Miriam Budiardjo.  2000. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

R.E. Elson.  2005. Suharto Sebuah Biografi Politik. Jakarta: MINDA

Sejarahsupersemar.blogspot.com/


[1]. id.wikipedia.org/wiki/Surat_Perintah_Sebelas_Maret

[2] . Ibid.

[3] . R.E. Elson, Suharto Sebuah Biografi Politik, (Jakarta: MINDA, 2005), h. 264.

[4]. Id.wikipedia.org/wiki/Surat_Perintah_Sebelas_Maret

[5]. Ibid.

[6]. Sejarahsupersemar.blogspot.com/

[7]. Ibid.

[8]. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 35.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s