Dari Orde Baru sampai Reformasi


BAB I

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

Berkaitan dengan perkembangan Politik pada masa Orde baru menuju era Reformasi, ditandai dengan mundurnya Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, juga Pemilu yang dilakukan lebih cepat dari jadwal yang sudah di tetepkan sebelunnya., yaitu tahun 1999 yang seharusnya dilakukan pada tahun 2002.

Ketika rakyat telah melaksanakan pemilu dan hak-hak domokratisnya dengan damai, tetapi elit-eliy politik di KPU justru bertindak kontropersial bahkan cenderyng tidak menghormati hak-hak rakyat yang telah  diberikan melalui pemilu.

Pemilu 1999 memunculkan spekulasi mengenai kebangkitan kembali elemen-elemen Sukarnoisme yang selama masa Orde baru sudah ditinggalkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengumuman pengunduran diri Soekarno sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998 adalah salah satu peristiwa politik terpenting dalam sejarah politik Imdonesia Modern. Pengumuman itu tidak hanya membuka peluang bagi terjadinya peruahan politik secara mendasar, tetapi juga menyatakan berakhirnya Orde baru yang telah menguasai Indonesia selama 32 tahun.[1]

Strategi Soeharto dalam mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun di anggap sebagai rezim dan penguasa yang kekuasaannya paling lama di dunia konteporer (kecuali rezim Fidel Castro di Kuba yang paling berkuasa sampai sekarang). Strategi yang digunakan oleh Elit politik Orde baru adalah penguasa DPR dan MPR, kedua lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap kekuasan Presiden di buat tidak berdaya, dan dikuasai sepanuhnya oleh Soeharto dan lembaga Eksekutif.

Perkembangan politik pada masa Orde baru memang dipenuhi oleh ketidakpastian, banyak kebijakan yang mengejutkan karena terkesan diputuskan oleh Soekarno sendiri tanpa berkonsultasi dengan para bawahannya. Pengunduran diri Soeharto tersebut memberi peluang yang amat baik bagi terjadinya perubahan-perubahan politik dari system politik yang di dominasi oleh Presiden yang mempunyai kekuasaan Otoriter ke system politik Demokratis. Demokratis dapat di artikan sebagai penerapan nilai-nilai demokrasi secara lebih nyata dalam system politik Indonesia melalui perubahan-perubahan politik secara bertahap dan tanpa kekerasan. Namun elit politik yang berkuasa yang terdiri dari Soeharto, ABRI, dan Golkar beranggapan bahwa system politik yang saat itu telah cukup Demokratis, sehingga tidak perlu ada perubahan politik dalam rangka demokratisasi. Padahal perubahan menuju demokrasi di Indonesia sangat diperlukan, seperti dalam konsep Demokrasi Konstitusional bahwa pemerintahan terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Hal ini akan menjadikan bangsa Indonesia bisa tertata karena pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahannya.[2]

Pemilihan DPR dan MPR dilakukan melalui pemilihan umum (Pemilu) yang telah direkayasa agar dimenangkan oleh Golkar, partai pemarintah. Berbagai usaha pun dilakukan mulai dari cara-cara pemaksaan terhadap para pemilih sampai ke manipulasi perhitungan hasil pemilu untuk memastikan Golkar lah yang akan jadi pemenang.

Tidak hanya pemilihan Partai Politik, pemilihan Presiden selama Orde baru pun  merupakan pemilihan yang didasarkan atas Mufakat, artinya dukungan yang di berikan oleh MPR adalah 100% bagi Soeharto. Penguasaan atas MPR dan DPR menjadikan kedua lembaga tersebut menjadi alat bagi Soeharto untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Dalam fungsinya sebagai lembaga Legislatif, seharusnya MPR dan DPR mengontrol kerja Eksekutif (Presiden). Tapi dalam hal ini, presiden yang seakan-akan megontrol Legislatif bukan sebaliknya.[3]

Di samping itu tidak adanya peranan dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat tersebut, control dari Pers dan masyarakat juga di lumpuhkan. Pers tidak berfungsi sebagai sarana control karena adanya ancaman pencabutan izin terbit terhadap media yang di anggap tidak sesuai dengan kebijakan pemarintah. Ada beberapa factor yang memperkuay penyebab kemunduran Soeharto, diantaranya yaitu :[4]

  1. Factor pertama yang menyababkan mundurnya Soeharto adalah tuntutan rakyat bagi dilakukannya reformasi politik dan penolakan terhadap Soeharto. Tuntutan ini di pelopori oleh Mahasiswa yang melakukan Demonstrasi besar-besaran di banyak daerah di Indonesia.
  2. Factor kedua yang memaksa Soeharto mengundurkan diri adalah pernyataan dari 14 mentri kabinet pembangunan VII yang dilantik tanggal 14 Maret 1998 yang tidak bersedia bergabung kedalam cabinet Reformasi yag recananya hasil reshuffle dari pembangunan cabinet VII.
  3. Factor ketiga adalah sikap ABRI yang tidak dengan tegas mendukung Soeharto yangberada dalam kedudukan terpojok, hal itu disebabkan oleh realitas politik yang membuat ABRI harus lebih berpihak pada tuntutan masyarakat.

Masa setelah turunnya Soeharto menunjukan suasana keterbukaan politik yang besar, yang mengakibatkan munculnya berbagai kritik terhadap system Orde baru yang di anggap tidak  demokratis dan terlalu otoriter. Salah satu langkah terpenting yang di annggap perlu segera di ambil untuk menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah penyelenggaraan pemilu. Presiden Habibie yang dilantik segera setelah Soeharto menghundurkan diri pada 21 Mei 1998, hari berikutnya mengumumkan cabinet pembangunan VII. Dengan segera pemerintah baru tersebut menyatakan kesediaannya untuk menyelenggarakan pemilu yang di percepat, yaitu pada tahun 1999 bukan 2002 seperti yang telah direncanakan pada masa Orde baru. Percepatan pemilu ini didasarkan pada keinginan untuk mengganti lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah yang merupakan warisan dari Orde baru. Hal tersebut disebabkan karena fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai bagian Legislatif dari Trias Politika tidak menjalankan fumgsinya, yaitu :[5]

  1. Manentukan kebijakan (Policy) dan membuat Undang-Undang, untuk itu badan Legislatif di beri hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang Budget atau anggaran.
  2. Mnegontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan Eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak control khusus.

Rakyat dan pemerintah Indonesia pada umumnya beranggapan bahwa pemilu adalah sebuah Panacea yaitu obat yang dapat menyembuhkan semua penyakit yang di derita oleh Negara kita. Tuntutan bagi pemilu yang Demokratis ini didasari pada adanya harapan masyarakat bahwa pemilu kali ini menghasilkan pemerintah yang abash dan didukunng oleh rakyat, dan juga kemampuan pemerintah untuk mengatasi berbagai krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, tuntutan itu semakin kuat mengingat besarnya kemungkinan Pemilu yang di rencanakan itu tidak berbeda jauh dari pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu adanya manipulasi hasil pemilu. Jika bangsa Indonesia telah berhasil mengatasi masalah tersebut berarti banngsa ini bisa di anggap berhasil karena nilai-nilai demokratis telah berkembang dengan baik didalam masyarakatnya sendiri.

Pemilu 1999 merupakan tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia dalam upaya penataan kembali kehidupan politik kea rah yang lebih sehat, adil dan demokratis. Setelah terpenjara selama 40 tahun dibawah Otoritarianisme Orde lama Soekarno (1959-1965), dan Orde baru Soeharto (1966-1998). Sebelumnya banyak pihak yang meragukan apakah pemilu yang dipercepat dalam rangka reformasi penyelamatan bangsa dari krisis ekonomi dan politik itu bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang dip[utuskan oleh Sidang Istimewa MPR 1998, yakni paling lambat pada Juni 1999. Karenanya antusiasme yang sangat besar terhadap Reformasi bukan hanya melahirka lebih dari 100 partai politik baru, melainkan juga menimbulkan kesangsian terhadap kemampuan DPR pada masa Orde baru, yang manghasilkan Undang-undang yang Reformatif pula. Maka tidak mengherankan jika sebagian gerakan mahasiswa, tidak hanya menolak SI-MPR, tapi juga menolak Pemilu 1999 sebagai bagian dari agenda reformasi karena landasan hukumnya dianggap masih merupakan produk dari badan perwakilan rezim Orde baru.

Para tokoh yang dianggap reformis dan memiliki basis masa yang besar seperti Amin Rais, Megawati, dan Abdurahman Wahid (Gusdur), bahkan gagal menyamakan langkah dan agenda politik mereka dalam rangka mengakhiri rezim Orde baru yang masih berakar dialam tubuh pemarintah maupun parlemen.

Substansi Pemilu baru adalah, pertama, adannya kebebasan memilih bagi masyarakat; kedua, terbukanya peluang kompetisi diantara partai-partai politik pesrta pemilu sebagai konsekuansi logis adanya kemardekaan berserikat bagi masyarakat; ketiga, berkurnagnya secara signifikan peluang bagi birokrasi mendistrosikan pemilu sebagai konsekuensi logis dari tuntutan birokrasi. Pada pemilu ini kemenangan di raih oleh PDIP yang mengalahkan Golkar yang selama ini terus menanng secara mutlak dan Partai-partai Islam lainnnya, perolehan suara Golkar secara nasional merosot drastis. Factor kemenangan PDIP dan Juga Megawati di anggap oleh sebagian pemilih sebagai symbol perlawanan terhadap Otoritarinisme Negara Orde baru yang menjanjikan perubahan di bandingkan dengan partai-partai yang lainnya.

Walaupun pengesahan hasil pemilu 1999 tertunda dikarenakan penolakan dari 27 partai politik untuk menandatanganinya, secara umum proses pemilu multipartai pasca Orde baru yang lalu jauh lebih luber serta adil dan jujur dibandingkan pemilu-pemilu pada masa kekuasaan Soeharto.

BAB III

PENUTUP

  1. KESIMPULAN

Pengumuman pengunduran diri Soekarno sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998 adalah salah satu peristiwa politik terpenting dalam sejarah politik Imdonesia Modern. Pengumuman itu tidak hanya membuka peluang bagi terjadinya peruahan politik secara mendasar, tetapi juga menyatakan berakhirnya Orde baru yang telah menguasai Indonesia selama 32 tahun.

Pemilihan DPR dan MPR dilakukan melalui pemilihan umum (Pemilu) yang telah direkayasa agar dimenangkan oleh Golkar, partai pemarintah. Berbagai usaha pun dilakukan mulai dari cara-cara pemaksaan terhadap para pemilih sampai ke manipulasi perhitungan hasil pemilu untuk memastikan Golkar lah yang akan jadi pemenang. Begitupun pemilihan Presiden yang 100% dipilih oleh MPR.

Pemilu 1999 merupakan tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia dalam upaya penataan kembali kehidupan politik kearah yang lebih sehat, adil dan demokratis. Setelah terpenjara selama 40 tahun dibawah Otoritarianisme Orde lama Soekarno (1959-1965), dan Orde baru Soeharto (1966-1998).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Idlle, R. Willam. 2000. Memastikan Arah Baru Demokrasi. Bandung: Mizan.

Budiardjo Miriam. 2009 Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

 


[1] R. Willam Liddle. Memastikan Arah Baru Demokrasi. (Bandung: Mizan, 2000). Hlm 11

[2] Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia, 2009). Hlm 107

[3] Miriam Budiardjo, Ibid. hlm 327

[4] R. Willam Liddle, Op. Cit. hlm 16-17

[5] Miriam Budiardjo, Ibid. hlm 323

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s