Budaya Politik


BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika secara langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain.

Budaya Politik termasuk ke dalam suatu tatanan sistem politik yang dalam budaya politik ini lebih mencerminkan keadaan pribadi suatu negara tersebut termasuk negara Indonesia. Dalam budaya politik pun mengkaji lebih luas lagi masalah perpolitikan.

Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang me­merintah.

 

  1. B.     Rumusan Masalah
  • Apa yang dimaksud Budaya Politik?
  • Apa saja bagian-bagian Budaya Politik yang ada di Nusantara?
  • Bagaimana tife-tife Budaya Politik Nusantara?
  • Bagaiamana Budaya Politik Indonesia?

 

 

  1. C.    Tujuan
  • Mengetahui pengertian Budaya Politik
  • Mengetahui bagian-bagian Budaya Politik yang ada di Nusantara
  • Memahami tife-tife Budaya Politik Nusantara
  • Memahami Budaya Politik Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.    Pengertian Budaya Politik

Budaya politik merupakan pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu system politik. Sebenarnya istilah budaya politik tertentu melekat pada setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup, baik dalam system politik tradisional, transisional, maupun modern.[1]

Sedangkan menurut Hoogerwerf Budaya Politik mencangkup pola-pola pendirian-pendirian politik yang menjadi ciri dari suatu sistem politik. Yang terpenting adalah perbedaan yang dapat diadakan didalam kebudayaan politik antar asas-asas politik, norma-norma, tujuan-tujuan politik yang dikerjarnya, akan tetapi juga dari pengharapan-pengharapan politiknya dan dari cara ia melihat situasi politik yang ada.[2]

Selain itu, menurut Prof. Miriam Budiarjo bahwa salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya Politik (political culture) yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya Politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.[3]

Budaya Politik mengutamakan dimensi psykhologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi didalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan politik seseorang, misalnya tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi  juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik.[4]

Tetapi persepsi atau pemahaman soal budaya politik ini dalam kenyataannya sering diberi arti sebagai peradaban politik yang digandengkan dengan prestasi dalam bidang peradaban dan teknologi. Hal ini terlihat pula dari lingkup budaya politik itu, meliputi pula orientasi individu yang diperoleh dari pengetahuannya yang luas maupun sempit. Oleh karena budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan perstiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan masyarakat maupun pemerintahan.[5]

Dalam budaya politik terkandung serangkaian gejala yang dalam beberapa hal dapat diukur dan diidentifikasi. Pendapat umum dan survey tentang perilaku dapat dipakai sebagai alat yang dapat diterapkan pada sekelompok yang lebih besar, dan di pihak lain teknik penemuan bidang psikologi ju

  1. B.     Bagian-bagian Budaya Politik

Pada umum budaya politik terbagi atas tiga macam[6]) :

  1. Budaya politik apatis

Dimana dalam konteks budaya politik ini terbilang bersikap acuh, masa bodoh, dan pasif. Dalam menyikapi atau keterlibatannya dengan sistem politik.

  1. Budaya politik mobilisasi

Selanjutnya budaya politik yang kedua ini selalu melibatkan orang ketiga dalam menjalani budaya politiknya, sebab budaya mobilisasi ini selalu ingin didorong atau sengaja dimobilisasi.

  1. Budaya politik partisipatif

Dan budaya politik yang ketiga ini adalah budaya politik yang mana dalam pelaksanaannya selalu ikut serta dalam berpartisifasi yang selalu mencerminkan ke aktifannya.

  1. C.    Tipe-tipe Budaya Politik
  2. a.      Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan

Pembahasan mengenai politik, lahir ketika manusia mulai memikirkan hal peraturan tentang bagaimana mereka dan nenek moyang mereka diperintah. Persoalannya ialah adakah peraturan ini perlu diterima atau tidak dan mengapa sebagian masyarakat memilih peraturan yang berbeda dari masyarakat lain.[7]

Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memper­padukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap militan atau sifat tolerasi.[8] Berikut ini akan dijelaskan mengenai budaya politik militan dan toleransi.

  1. 1.      Budaya Politik Militan

Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

  1. 2.      Budaya Politik Toleransi

Budaya politik ketika pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar dan selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, maka hal itu dapat men­ciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa tolerasi hampir selalu mengundang kerja sama. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan. Budaya Politik terbagi atas :

  1. 1.      Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Absolut

Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada hal yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan (bertentangan). Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.

  1. 2.      Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Akomodatif

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.

Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyim­pangan. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

  1. b.      Berdasarkan Orientasi Politiknya

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik berbeda-beda. Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut: [9]

  1. 1.      Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture)

Budaya Politik Parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.

 

  1. 2.      Budaya Politik Kaula (Subyek Political Culture)

Budaya Politik Kaula (subjek) yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

 

  1. 3.      Budaya Politik Partisipan (Participant Political Culture)

Budaya Politik Partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Sedangkan tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat adalah sebagai berikut[10]).

No Budaya Politik Uraian / Keterangan
1. Parokial a.  Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.

b.     Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.

c.    Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.

d.  Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.

e.    Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.

f. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.

2. Subyek/Kaula a.     Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.

b. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah

c.  Hubungannya terhadap sistem politik secara umum, dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.

d.  Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiansikan.

e. Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.

3. Partisipan a.    Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.

b. Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik)

c.     Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik

d.      Masyarakat berperan sebagai aktivis.

 

  1. D.    Budaya Politik di Indonesia

Budaya politik yang berkembang di indonesia, sebuah subyek dan pusat dari sebuah kegiatan paling jauh hanya akan mengantar kita pada daya bingkai persekongkolan. Artinya, selalu saja diandaiakn bahwa ada sekelompok orang, sejumlah kekuatan dan kelompok ini diatur rapih, lengkap dengan organisasi, tenaga, dana, startegi, dan ideology. Lalu dari kumpulan semacam itu tindakan politik dilangsungkan, yaitu ada subyek, medan, tujuan, dan sarana. Politik lalu dibayangkan sebagai suatu pertarungan memperebutkan kekuasaan dalam sebuah batas negeri. Politik adalah seperti sebuah usaha ekonomi yang harus dijalankan untuk memperkaya diri.[11] Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya harus ditelaah dan dibuktikan lebih lanjut, yaitu pengamatan tentang variabel sebagai berikut :

  • Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
  • Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
  • Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
  • Kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, yaitu sikap asal bapak senang.
  • Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

Sedang budaya politik yang terlihat lebih menonjol di Indonesia, yaitu sebagai berikut[12]):

1)      Hirarki yang Tegar/Ketat

Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tata cara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa ‘kasar’ kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa ‘halus’. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.

2)      Kecendrungan Patronage

Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia. Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungan dari basisnya.

3)      Kecendrungan Neo-Patrimonialistik

Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.

Ciri-ciri birokrasi modern:

  • Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
  • Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas
  • Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
  • Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

  1. A.    Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa budaya politik yang di paparkan diatas merupakan suatu pola prilaku atau pandangan suatu masyarakat terhadap sistem politik yang ada atau yang sedang berjalan. Sehingga budaya politik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

  1. Budaya politik apatis
  2. Budaya politik mobilisasi
  3. Budaya politik partisipatif (aktif)

Selain itu juga adanya tipe-tipe politik yang lebih kita kenal atau familiar itu merupakan budaya politik berdasarkan orientasinya, seperti:

  1. Budaya Politik Parokial;
  2. Budaya Politik Kaula
  3. Budaya Politik Patisifan

Dengan adanya budaya politik di suatu Negara tentunya kita bisa mengetahui sistem perpolitikannya secara tidak langsung ataupun secara langsung. Baik budaya politiknya berjalan lancar atau tidak tergantung pada budaya politik yang Negara itu pegang seperti halnya Negara Indonesia.

Mengenai budaya politik yang berkembang di indonesia, sebuah subyek dan pusat dari sebuah kegiatan paling jauh hanya akan mengantar kita pada daya bingkai persekongkolan. Artinya, selalu saja diandaiakn bahwa ada sekelompok orang, sejumlah kekuatan dan kelompok ini diatur rapih, lengkap dengan organisasi, tenaga, dana, startegi, dan ideology. Lalu dari kumpulan semacam itu tindakan politik dilangsungkan, yaitu ada subyek, medan, tujuan, dan sarana. Politik lalu dibayangkan sebagai suatu pertarungan memperebutkan kekuasaan dalam sebuah batas negeri.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Kantaprawira, Rusadi. 2006. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Pickles, Dorothy. 1991. Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Rineka Cipta.

A. Hoogerwerf. 1985. Politikologi. Jakarta: Erlangga.

Budiarjo,  Miriam. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Subangun, Emmanuel. 1999. Politik Anti Kekerasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mjieschool.multiply.com/journal/item/…/BUDAYA_POLITIKFilipina

 


[1] Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 25

[2] Prof. Dr. A. Hoogerwerf, Politikologi, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 54

[3] Prof. Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000),

h. 49

[4] Prof. Dr. A. Hoogerwerf, Op. Cit., hlm. 54

[5] Prof. Dr. A. Hoogerwerf, Ibid., hlm. 54

[6] Wikipedia, Op. Cit.

[7] Dorothy Pickles, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 1

[8]Mjieschool.multiply.com/journal/item/…/BUDAYA_POLITIKFilipina

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Emmanuel Subangun, Politik Anti Kekerasan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 9

[12] Mjieschool.multiply.com/journal/item/…/BUDAYA_POLITIKFilipina

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s