supra struktur dan infra struktur


BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

 

Politik merupakan salah satu pokok bahasan yang sering kali kita konotasikan dengan kekuasaan, hal ini tentu tidak dapat kita pungkiri sebab politik dan kekuasaan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi disisi lain, masyarakat kita juga acapkali memandang politik sebagai sesuatu yang sangat kotor dan licik. Poitik adalah kemahiran, kemahiran tentang hal-hal yang mungkin.[1]

Dalam dunia perpolitikan baik zaman dahulu maupun zaman sekarang, sudah barang tentu memiliki struktur politik tersendiri yang semakin lama semakin kompleks. Hal ini dapat terjadi karena sifat manusia yang sangat dinamis dan menghendaki segala sesuatunya menjadi lebih baik. Bagaikan sebuah bangunan yang memiliki kerangka struktur tersendiri yang digunakan sebagai acuan dalam menjaga stabilitas bangunan, agar setiap komponen dapat bekerja secara maksimal, maka politik pun memiliki kerangka tersendiri, dimana kerangka tersebut digunakan agar setiap komponen-komponen yang berada didalam politik dapat saling memperngaruhi dan saling membantu.

Oleh karena itulah pada pembuatan makalah ini, selain untuk memenuhi nilai pada mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, juga untuk mengetahui bagaimanakah struktur politik  dan bagaimanakah fungsinya dalam sebuah pemerintahan. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan berbagai informasi mengenai struktur politik secara umum.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Supra dan Infra Struktur

Secara sederhana Struktur sendiri dapatlah kita artikan sebagai suatu keterkaitan ataupun kerjasama antara organisasi-organisasi politik yang berada dalam suatu pemerintahan, agar dapat mencapai suatu tujuan yang sama. Secara sederhana Struktur Politik sendiri dapat kita bagi menjadi dua bagian besar

  1. Supra Struktur

Supra Struktur ini merupakan suatu badan  dalam pemerintahan dimana diantara badan-badan tersebut menurut trias politikanya Montesque dapat dibagi kedalam tiga bagian besar yaitu  badan Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif.

  1. Badan Yudikatif

Merupakan suatu badan yang berfungsi untuk mengawasi berbagai kinerja dalam berbagai birokrasi yang telah dibuat.

  1. Badan Eksekufit

Tugas badan Eksekutif, menurut tafsiran tradisional azas trias politica, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebjaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislative serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan Legilatif.[2]

  1. Badan Legislatif

Legislatif merupakan suatu badan yang bertugas untuk membuat berbagai kebijakan atau birokrasi yang pada akhirnya akan sangat mengikat pada negara tersebut

Dari ketiga badan tesebut pada intinya bermaksud agar tidak adanya penyelewengan kekuasaan yang pada akhirnya hanya akan mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyatnya.

  1. Infra Struktur

Struktur politik meliputi baik struktur hubungan antara manusia dengan manusia maupun struktur hubungan antara manusia dengan pemerintah. Selain itu, struktur politik dapat merupakan bangunan yang nampak secara jelas (kengkret) dan yang tak nampak secara jelas. Hal ini dapat terlihat dari contoh-contoh sebagai berikut :

a)      faktor-faktor yang bersifan informal (tidak atau kurang resmi) yang dalam kenyataan mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversi tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu dimana tersangkut keputusan yang berhubungan dengan kepentingan umum.

b)       Lembaga yang dapat di sebut sebagai mesin politik resmi atau formal, yang dengan absah mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum.

Struktur politik terbagi menjadi kelompok-kelompok sebagai berikut :

  1. Kelompok Elite

Menurut Pareto, yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto meyakini bahwa elit yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama. Yakni orang-orang yang kaya dan pandai. Ia menggolongkan masyarakat kedalam dua kelas, lapisan atas (elite) dan lapisan bawah (non-elite). Lapisan atas atau kelas elit terbagi dalam dua kelompok, yakni elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non-governing elite). Sementara Gaetano Mosca menyebutkan bahwa di setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan- keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang kadang-kadang bersifat legal, arbitrer, dan menggunakan kekerasan.

2. Kelompok kepentingan (Interest Group)

Sepanjang sejarah, kelompok kepentingan selalu ada beriringan dengan keberadaan negara atau pemerintahan yang ada. Bahkan, dalam sistem politik kerajaan sekalipun, kelompok kepentingan juga ada. Meski dalam kapasitas dan intensitas kegiatan yang minimalis, akibat represi kerajaan yang cenderung despotis. Kelompok kepentingan dalam sistem negara yang menganut demokrasi, seperti Indonesia, mendapatkan ruang yang cukup luas. Namun, sayangnya, ruang ini kerap kali tidak digunakan secara efektif dan maksimal akibat benturan kepentingan pada kelompok kepentingan itu sendiri.

Kelompok kepentingan berbeda-beda antara lain dalam struktur, gaya, sumber pembiayaan, dan basis dukungannya. Perbedaan-perbedaan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa. Gabriel A Almond dalam Interest Group and Interest Articulation-nya (Boston: Little Brown and Company, 1974), menyebutkan setidaknya ada empat kelompok kepentingan dalam kehidupan politik.

Pertama, kelompok anomik. Kelompok-kelompok anomik ini terbentuk di antara unsur-unsur masyarakat secara spontan dan hanya seketika. Dan, karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, kelompok ini sering tumpang tindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik, dan seterusnya. Sehingga, apa yang dianggap sebagai kelompok anomik ini mungkin saja tidak lebih dari tindakan kelompok-kelompok terorganisasi yang menggunakan cara-cara non-konvensional atau kekerasan.

Kedua, kelompok non-asosiasional. Seperti kelompok anomik, kelompok ini jarang sekali yang terorganisasi secara rapi. Selain itu, kegiatannya juga tidak begitu intens, hanya kadang kala. Wujud dari kelompok ini adalah kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu-individu, kepala keluarga, atau pemimpin agama. Secara teoretis, kegiatan kelompok non-asosiasional ini terutama merupakan ciri masyarakat belum maju, di mana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politik, dan kelompok kepentingan yang terorganisasi dan fokus tidak ada atau masih lemah.

Ketiga, kelompok institusional. Kelompok ini sifatnya formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain di samping artikulasi kepentingan. Karena itu, organisasi-organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, militer, birokrasi, dan ormas-ormas keagamaan sering kali mendukung kelompok ini atau memiliki anggota-anggota yang khusus bertanggung jawab melakukan kegiatan lobi. Sebagai kelompok yang formal seperti itu, kelompok ini bisa menyatakan kepentingannya sendiri maupun mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Jika kelompok institusional ini sangat berpengaruh, biasanya akibat dari basis organisasinya yang kuat.

Keempat, kelompok asosiasional (lembaga-lembaga swadaya masyarakat). Kelompok asosiasional meliputi serikat buruh, kamar dagang, atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisasi oleh kelompok-kelompok agama, dan seterusnya. Secara khas, kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staf profesional yang bekerja penuh, dan memiliki prosedur teratur untuk untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan.

  1. 3.      Kelompok Birokrasi

Sebagaimana yang didefinisikan oleh Hague, Harrop dan Breslin bahwa “birokrasi adalah organisasi yang terdiri atas aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintahan, memberikan nasehat dan melaksanakan keputusan kebijakan”. Lebih jauh dijelaskan bahwa birokrasi memiliki beberapa fungsi / tugas diantaranya adalah menjamin pertahanan-keamanan, memelihara ketertiban, menjamin keadilan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan sumberdaya alam dan lain-lain. Eksistensi birokrasi merupakan organ utama dalam sisitem dan kegiatan pemerintahan yang oleh karenanya birokrasi dapat menjalankan peran-peran tertentu atas otoritas negara, yang merupakan suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh badan / institusi lain manapun.

Dalam kategori negara berkembang, Birokrasi dimata masyarakat tentunya masih mempunyai makna dan fungsi yang sangat dominan ketimbang di negara maju, dimana birokrasi itu sendiri lahir. Hal ini bisa dipahami karena birokrasi masih dipandang sebagi instrumen pokok negara untuk melaksanakan keputusan-keputusan serta kebijaksanaan. Dengan kata lain birokrasi menempati posisi sentral sebagai sistem untuk mengatur jalannya roda pemerinahan.

Menurut Idal Bahri Ismadi, salah satu ciri yang menonjol dalam birokrasi modern adalah hirarkhi jabatan-jabatan (atasan dan bawahan) dan terdapat rekruitmen, promosi, penggajian pemisahan bidang pribadi dengan jabatan yang kesemuanya diatur menurut undang-undang. Namun dalam

Pandangan Weber , birokrasi legal – rasional merupakan bentuk yang paling murni dari wewenang legal-rasional, impersonal dan netral. Mekanisme kerja biokrasi itu diatur dengan seperangkat aturan formal yang berjalan secara otomatis tanpa pandang bulu. Ditambahkan pula oleh Weber bahwa birokrasi rasional sebagai unsur pokok dalam rasionalitas dunia modern yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses social.

  1. 4.      Massa

Massa (mass) atau crowd adalah suatu bentuk kumpulan (collection) individu-individu, dalam kumpulan tersebut tidak terdapat interaksi dan dalam kumpulan tersebut tidak terdapat adanya struktur dan pada umumnya massa berjumlah orang banyak dan berlangsung lama.

  1. Massa menurut Gustave Le Bon (yang dapat dipandang sebagai pelopor dari psikologi massa) bahwa massa itu merupakan suatu kumpulan orang banyak, berjumlah ratusan atau ribuan, yang berkumpul dan mengadakan hubungan untuk sementara waktu, karena minat dan kepentingan yang sementara pula. Misal orang yang melihat pertandingan sepak bola, orang melihat bioskop dan lain sebagainya (Lih, Gerungan 1900).
  2. Massa menurut Mennicke (1948) mempunyai pendapat dan pandangan yang lain shingga ia membedakan antara massa abstrak dan massa konkrit. Massa abstrak adalah sekumpulan orang-orang yang didorong oleh adanya pesamaan minat, persamaan perhatian, persamaan kepentingan, persamaan tujuan, tidak adanya struktur yang jelas, tidak terorganisir. Sedangkan yang dimaksud dengan massa konkrit adalah massa yang mempunyai ciri-ciri:
  • Adanya ikatan batin, ini dikarenakan adanya persamaan kehendak, persamaan tujuan, persamaan ide, dan sebagainya.
  • Adanya persamaan norma, ini dikarenakan mereka memiliki peraturan sendiri, kebiasaan sendiri dan sebagainya.
  • Mempunyai struktur yang jelas, di dalamnya telah ada pimpinan tertentu. Antara massa absrak dan massa konkrit kadang-kadang memiliki hubungan dalam arti bahwa massa abstrak dapat berkembang atau berubah menjadi konkrit, dan sebaliknya massa konkrit bisa berubah ke massa abstrak. Tetapi ada kalangan massa abstrak bubar tanpa adanya bekas. Apa yang dikemukakan oleh Gustave Le Bon dengan massa dapat disamakan dengan massa abstrak yang dikemukakan oleh Mennicke, massa seperti ini sifatnya temporer, dalam arti bahwa massa itu dalam waktu yang singkat akan bubar.
  • Massa menurut Park dan Burgess (Lih. Lindzey, 1959) membedakan antara massa aktif dan massa pasif, massa aktif disebut mob, sedangkan massa pasif disebut audience. Dalam mob telah ada tindakan-tindakan nyata misalnya dimontrasi, perkelahian massal dan sebagianya. Sedangkan pada tindakan yang nyata, misal orang-orang yang berkumpul untuk menjadi mob, sebaliknya mob dapat berubah menjadi audience.

2.2  Struktur Fisikal

 

Struktur Fisikal adalah hukumnya komunitas manusia kurang lebih terikat pada letak geografis, teriterium dan populasi secara tradisional diakui sebagai unsure dasar bangsa-bangsa dalam teori Negara, akan tetapi sebenarnya mereka adalah komponen dari setiap kelompok manusia.[3] Struktur fisikal juga diartikan sebagai fenomena kekuasaan yang dekat tautannya dan sangat dipengaruhi  oleh struktur fisikal dimana mereka berada, pengaruh kondisi-kondisi fisikal terhadap kehidupan polotik berkurang dalam perbandingannya kepada perkembangan teknologi dari suatu masyarakat, misalnya Negara-negara purba lebih bergantung kepada faktor-faktor geografis dan geologis dari pada Negara-negara modern dan kini Negara-negara industry kurang  tergantung daripada Negara-negara terbelakang karena manusia secara progsesif cenderung untuk menguasai alam daripada dikuasai olehnya.[4]

Jika kita melihat dua pengertian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa struktur fisikal ini merupakan struktur  yang paling dekat dengan alam yang terdiri dari :

  1. Struktur geografis

Struktur ini menjelaskan dimana Kaum konservatif, fasis, liberal dan marxis tidak ada yang mengakui bahwa politik itu tergantung pada geografi, karena menurut mereka  konservatif cenderung melebihkan pengaruhnya. Politik didasarkan pada bumi dan mayat yang berarti bahwa atas geografi dan sejarah, dimana keduanya sangat bargantung satu sama lain.Secara umum geografi tidak dapat dipisahkan dari penemuan tekhnologi manusia.

  1. Struktur demografi

Menjelaskan dimana struktur demografi tersebut mempengaruhi politik, masyarakat harus siap dan sedia menerima ide tekanan kependudukan sebagai sebab perang dan revolusi.

  1. jumlah penduduk

Hakikat fenomena politik berubah menurut besarnya komunitas, karna perbedaan dasar yang memisahkan politik makro dan politik mikro dan besarnya komunitas bergantung pada jumlah penduduk. Mikro politik adalah aktifitas politik di dalam komunitas kecil, yang dimana setiap anggota mengetahui anggota lain secara pribad dan menjalin hubungan secara langsungi. Sedangkan makro politik adalah aktivitas politik didalam komunitas besar, dimana hubungan interpersonal sangat kurang bahkan dapat dikatakan bahwa sesama anggota tidak saling mengenal satu sama lain.

Masalah utama yang dihadapi oleh makro politik adalah birokratisasi dan disentralisasi, dimana pemeritah komunitas besar cendrung menjadi birokratis,ini disebabkan  karena mereka yang memerintah tidak mampu membuat kotak langsung dengan warganya kecuali denagan alat artificial seperti televise, radio, dan pers.

  1. Tekanan demografis

Tekanan demografis bisa di definisikan sebagai hubungan tertentu antara besarnya jumlah (size) penduduk dengan jumlah teritorium yang di dudukinya. Misalnya, kalau suatu penduduk terlalu besar bagi teritoriumnya, situasi masa kini dan masa datang dari kebanyakan negeri terkebelakang merupakan salah satu dari contoh -contoh yang sangat nyata tentang tekanan demografik dengan segala konsekuensi politiknya.

1. Tekanan demografis dan antragonisme politik

Antragonisme poltik adalah suatu paham yang setua umur manusia bahwa didalam negri yang kepadatan penduduknya tinggi, akan menimbulkan ketegangan social yang semakin dahsyat dan sering terjadi peperangan. Aristoteles dan Plato juga percaya bahwa pertumbuhan penduduk yang berlebih-lebihan akan menggugah kerusuhan-kerusuhan social. Teori-teori tentang tekanan demografi terbuka untuk kritik bilamana dilihat dalam bentuk yang simplistic. Negri yang paling padat penduduknya bukanlah negri yang paling nafsu perang,  seperti Cina, selama berabad-abad Negara Cina adalah negaara yang damai, lain halnya dengan Belanda, seperti yang kita ketahui, Belanda adalah Negara yang paling bernafsu perang di Eropa.

  1. Tekanan demografis dalam Negara-negara terkebelakang

Didalam Negara terkebelakang pertumbuhan penduduk akan berlangsung dalam tingkatan yang luar biasa, dan sangat melebihkan antagonisme politik. Ekuiblirium dalam masyarakat primitive adalah semacam yang terjadi seperti di spesies binatang, yang berasal dari kombinasi antara tingkat kematian, yang kedua-duanya sangat tinggi. Pertumbuhan yang tidak seimbang di kalangan kelas-kelas masyarakat miskin, para pengamat masa kini telah menarik kesimpulan bahwa tingkat pertumbuhan lebih cepat dikalangan orang-orang miskin, dari pada masyarakat intelektual, hal ini dikarenakan kebanyakan mereka menunda melakukan pernikahan karena keinginan merekan dalam mencapai cita-cita.

  1. Komposisi penduduk

Komposisi penduduk dalam segi umur, seks, tingkat sosio-kultural, kelompok etnis dan distribusi geografis memainkan peranan dalam kehidupan politik suatu komunitas, meskipun tidaklah sepenting peranan tekanan penduduk, dia sama sekali tidak dapat di abaikan.

  1. Umur dan Seks

Peranan seks dalam mempengaruhi tingkah laku poltik lebih jelas dari pada umur, meskipun tidak terlalu penting secar khusus. Wanita secara umumnya lebih konservatif dari pada lelaki dan orang muda sering kali tidak terlalu konservatif dibandingkan orang yang lebih tua.

  1. Komposisi penduduk kualitatif

Konsep tentang komposisi kualitatif penduduk tidak terlalu jelas, dalam setiap kelompok bangsa yang sangat tinggi perkembangannya dari segi intelektual dan tekhmologi,  kita dapati kelompok-kelompok lain yang kurang maju dan ada beberapa yang sama sekali tidak maju, akan tetapi distribusi relative dari kategori-kategori ini sangat berbeda besar dari negri yang satu dengan negri yang lain.

  1. Iklim

Ilmuwan Aristoteles sampai Montesquieu,teori awal tentang hubungan antara geografi dan politik berpusat pada iklim politik. Montsquieu memberikan rumusan yang paling terkenal dan paling tepat dalam bukunyas spirit of law jilid XVII (1748) panas yang tinggi akan melemahkan kekuatan dan keberanian manusia, sedangkan iklim yang dingin ada kekuatan tubuh dan jiwa tertentu yang memungkinkan melakukan perbuatan yang mengejutkan dan berani.

Paham-paham popular tentang pengaruh politik dari iklim sedikit saja berubah dari teori tradisional. Ada iklim yang tidak diperkenankan oleh hampir semua perkembangan social atau politik, ada juga yang membuat perkembangan semacam itu sulit. Ada beberapa tempat-tempat tertentu didaerah tropis atau khatulistiwa yang mengalami perkembangan besar ,di pihak lain,beberapa iklim mendukung perkembangan social dan poltik, terutama di wilayah beriklim sedang.

3. Sumber-sumber alam

Sumber alam disini maksudnya semua benda yang di sediakan bumi diperlukan bagi eksistensi fisikal manusia seperti makanan, pakaian dan perlindungan. Pembuatan teori tentang sumber-sumber alam sudah lama bersifat psikologis pada hakikatnya akan tetapi, psikologis berdasarkan pada suatu kontradiksi yang mendasar. Kelimpahan sumber-sumber alam akan muncul sebagai sumber kekuasaan.

Teori masa lalu umumnya mengambil pandangan yang kedua, teori modern yang menempatkan korelasi yang dekat antara masyarakat demokrasi dan kelimpahan material sama sekali bertentangan dengan pandangan yang lebih tua. Kemakmuran umum cenderung untuk mengurangi konflik politik,dengan perkembangan internasional dan industrialisasi masalah bahan mentah jadi genting, dalam abad ke-19 Britania raya adalah bengkel dunia yang semua jurusan didunia bahan-bahan mentah menjadi monofokator di jual kemana-mana,system macam ini hanya mungkin selama sumber-sumber dan benda material tetap di peroleh,denagan demikian bahan mentah menjadi factor terpenting dalam berpolitik Ruang sebagai struktur politik
Iklim dan sumber alam tidak dapat dipisahkan dari factor geografikalyang lain dan banyak dipelajari pada masa kini.Para ahli yakin bahwa studi tentang ruang hidup adalah cabang yang penting dalam ilmunya.Ruang alami ini dapat dipelajari dari tiga titik yaitu:

1. pembatasan masyarakat

2. susunan intenal dari masyarakat

3. lokasi dari masyarakat yang berhubungan

Membatasi struktur ruang masyarakat poltik, bahwa struktur ruang dari masyarakat politik bukanlah akibat dari factor geografis akan tetapi geografis amat penting terhadap masyarakat politik, ruang geogarafis dipisahkan atas salah satu cara, pembagian-pembagian tertentu, merupakan akibat interpretasi manusia. Pengaruh poltik dari pembagian geografis senantiasa dianggap penting. Bangsa kepulauan lebih cendrung mengembangkan kebebasan dari pada bangsa di benua, adanya rintangan alami terhadap invasi mempunyai arti yang sama walaupun agak kurang penting, pembagiaan administrative dalam Negara-negara sering kali di dasarkan pada pembagian alami sebagai akibat dari geografi dan sejarah, dan dalam kasus tertentu peranan geografis kelihatannya menjadi menentukan,berbeda dengan federalisme yang menurut ukuran-ukuran dari unit federalnya.[5]

2.3  Struktur sosial

 

  1. Hakikat Struktur Sosial[6]

Suatu sistem sosial tidak hanya berupa kumpulan individu tetapi juga berupa hubungan-hubungan sosial dan sosialisasi yang membentuk nilai-nilai dan adat istiadat sehingga terjalin kesatuan hidup bersama yang teratur dan berkesinambungan.

Struktur sosial adalah cara bagaimana suatu masyarakat terorganisasi dalam hubungan-hubungan yang dapat diprediksikan melalui pola perilaku berulang antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Struktur sosial dapat diartikan sebagai jalinan antara struktur-struktur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah / norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial dan lapisan-lapisan sosial.

2.Elemen Dasar Struktur Sosial

a. Status social

Status sosial merupakan kedudukan atas posisi sosial seseorang dalam kelompok masyarakat.

b. Peran sosial

Perilaku yang diharapkan seseorang sesuai dengan status yang dimilikinya.

c. Kelompok

Sejumlah/sekelompok orang yang berada pada satu wilayah yang sama, juga merupakan sejumlah orang yang mempunyai norma-norma, nilai-nilai dan harapan-harapan yang sama serta secara sadar dan teratur saling berinteraksi.

d. Lembaga

Merupakan pola terorganisasi dari kepercayaan dan perilaku yang dipusatkan pada kebutuhan sosial yang mendasar yang diikat oleh nilai dan norma.

Contoh masyarakat Paguyuban memiliki tipe kehidupan pedesaan. Disinilah, rasa kebersamaan mereka timbul dari kesamaan latarbelakang dan pengalaman hidup. Biasanya anggota-anggotanya saling mengenal dan interaksi sosial yang ada bersifat akrab dan kekeluargaan.

Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik

Ukuran yang digunakan untuk memilah masyarakat atas dasar dimensi atau kriteria politik adalah distribusi kekuasaan. Kekuasaan (power) berbeda dengan kewenangan (otoritas).  Seseorang yang berkuasa tidak selalu memiliki kewenangan.

Yang dimaksud kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain dalam masyarakat, termasuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif.  Sedangkan wewenang adalah hak untuk berkuasa.  Apa yang terjadi apabila orang mempunyai wewenang tetapi tidak memiliki kekuasaan? Mana yang lebih efektif, orang mempunyai kekuasaan saja, atau wewenang saja?

Meskipun seseorang memiliki hak untuk berkuasa, artinya ia memiliki wewenang, tetapi kalau dalam dirinya tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, maka ia tidak akan dapat melaksanakan hak itu dengan baik. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki kemampuan mempengaruhi pihak lain, meskipun ia tidak punya wewenang untuk itu, pengaruh itu dapat berjalan secara efektif.  Untuk lebih memahami hal ini, dapat diperhatikan pengaruh tokoh masyarakat, seperti seorang tokoh agama atau orang yang dituakan dalam masyarakat.

Sudah beradab-abad menjadi pemikiran dalam dalil politik, bahwa kekuasaan dalam masyarakat selalu terdistribusikan tidak merata. Gaetano Mosca (1939) menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu terdapat dua kelas penduduk: satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama yang jumlahnya lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama itu.

Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, dan Robert Michels memberikan pengertian bahwa beberapa asas umum yang menjadi dasar bagi terbentuknya stratifikasi sosial, khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan politik, adalah:

1. Kekuasaan politik tidak dapat didistribusikan secara merata

2. Orang-orang dikategorikan ke dalam dua kelompok: yang memegang kekuasaan dan yang tidak memilikinya

3. Secara internal, elite itu bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok

4. Keanggotaan dalam elite berasal dari lapisan yang sangat terbatas

5.Kelompok elite pada hakikatnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapa pun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya

Di dalam masyatakat yang demokratis, pembagian dikotomis antara yang berkuasa dan tidak berkuasa tidak sesederhana yang dikemukakan Mosca dan kawan-kawannya.  Biarpun kelas berkuasa jumlah orangnya selalu lebih sedikit, tetapi pada umumnya distribusi kekuasaan lebih terfragmentasi ke berbagai kelompok-kelompok.  Dalam masyarakat yang demokratis, kelompok elite tidak memiliki otonomi sebagaimana pada masyarakat diktator. Kekuasaan elite dalam masyarakat demokratis selalu dapat dikontrol oleh kelompok-kelompok yang ada di luar kelompok elite, dan jumlahnya lebih dari satu.

            Dominasi merupakan kekuasaan yang nyaris tidak dapat ditolak oleh siapapun. Kekuasaan yang sifatnya hampir multlak.

Kekuasaan dalam masyarakat berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) kekuasaan tradisional, (2) kekuasaan kharismatik, dan (3) kekuasaan legal-rasional.

Kekuasasan tradisional adalah kekuasaan yang sumbernya berasal dari tradisi masyarakat, misalnya raja.  Kekuasaan kharismatik bersumber dari kewibawaan atau kualitas diri seseorang, dan kekuasaan legal rasional bersumber dari adanya wewenang yang didasarkan pada pembagian kekuasaan dalam birokrasi, misalnya pemerintahan.

Status sosial

Unsur penting dalam stratifikasi sosial adalah status. Status adalah Posisi atau kedudukan atau tempat seseorang atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat atau pola hubungan sosial tertentu.

Status seseorang dapat diperoleh sejak kelahirannya (ascribed status), diberikan karena jasa-jasanya (assigned status), atau karena prestasi dan perjuangannya (achived status). Masyarakat modern lebih menghargai status-status yang diperoleh melalui prestasi atau perjuangan, masyarakat feudal lebih menghargai status yang diperoleh sejak lahir.

BAB III

PENUTUP

 

3.1 Kesimpulan

Pada pembuatan makalah ini tidaklah sempurna jika kami tidak membuat kesimpulan yang merupakan sekumpulan inti dari berbagai penjabaran yang telah kami jelaskan dimuka. Pada intinya struktur politik merupakan sekumpulan elemen didalam pemerintahan yang fungsinya agar pemerintahan tesebut dapat berjalan dengan maksimal dan efisien.

Struktur Politik secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Supra Struktur dan Infra Struktur . Supra Struktur sendiri suatu badan hokum dalam pemerintahan yang berhubungan langsung dengan berbagai kebijakan yang ada sedang Infra Struktur lebih kepada pengawasan mengenai berbagai kebijakan yang ada.

Sebenarnya Struktur Fisikal dan Struktur Sosial merupakan dua bagian yang termaktub dalam sisiologi politik. Struktur Fisikal merupakan suatu struktur yang lebih mendomonasikan diri pada keadaan geografis, iklim, dsb. Sedangkan Struktur Sosial lebih kepada konsep lembaga dari masyarakat kecil yang dalam pemerintahan terkadang tidak terlalu diperhatikan oleh Negara.

Dari berbagai struktur politik yang berada dalam pemerintahan semoga kita sebagai mahasiswa yang perannya merupakan penggerak mobilitas social, mengharapkan dan sekaligus dapat mengkritik berbagai kondisi yang ada dalam pemerintahan.


[1] Isjwara,F. 1999.Pengantar Ilmu Politik. Putra A Bardin. Bandung

[2] Budiardjo,Mariam. 2001. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. Hal 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s