Pemilu Pertama Indonesia


BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan, Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat yang berkuasa.[1] Sebagai salah satu syarat Negara demokrasi yaitu dengan diadakanya pemilu (pemilihan umum). Sebenarnya sekitar tiga bulan setelah  Sukarno dan Moh. Hatta memproklamisikan Negara Indonesia, pemerintah sudah mempunyai keinginan untuk bisa menyelenggarakan pemilihan umum pada awal 1946 hal ini tercatat dalam maklumat X yang berisi anjuran pembentukan partai-partai politik, dan pemilu untuk memilih DPR dan MPR yang akan dilaksanaan awal Janwari 1946.

Namun pemilihan umum tersebut tidak bisa terlaksana yang disebabkan karena pasa saat itu pemerintah belum siap dalam penyusunan Undang-Undang pemilu dan para pemimpinnya pun yang lebih disibukan oleh urusan konsolidasi, karena belum stabilnya kondisi keamanan Negara karena konflik internal antar kekuatan politik dan masih adanya serbuan dari luar yang mengharuskan Negara kita terlibat perang.[2]

Pemilihan umum baru bisa dilaksanaakan sepuluh tahun setelah Indonesia merdeka atau tahun 1955 yang dilakukan dengan dua periode. Periode pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.[3]

 

 

  1. Rumusan Masalah
    1. System apakah yang di gunakan dalam pemilihan umum pertama di Indonesia ?
    2. System apakah yang dipakai partai politik saat itu ?
    3. Bagaimana peran Partai Islam ketika pemilu pertama Di Indonesia ?

 

  1. Tujuan Penulisan
    1. Mengetahui system yang digunakan pada saat pemilu pertama
    2. Menetahui system yang dipakai oleh partai politik saat itu
    3. Mengetahui sejauh mana peranan Partai Islam saat itu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Sistem Pemilu Pertama Di Indonesia

Dalam Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang  dan tolak ukur dari demokrasi teresebut. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sebuah Negara, terutama yang menggunakan system politik demokrasi liberal. Di Indonesia sendiri pemilihan umum pertama kali terjadi pada tahun 1955 atau sepuluh tahun setelah Sukarno dan Moh, Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang merupakan reaksi atas Maklumat No. X/1945.[4]

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante, maka pemilhannya pun di lakukan dengan dua periode dengan menggunakan system Proporsional, dimana system ini dianggap lebih representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen saat itu sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum. Sistem proporsial juga dianggap lebih demokrstis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distrosi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa suara yang hiang.[5]

Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 yang di buat oleh perleman pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI, jadi pemilihan umum yang pada awalnya akan diselenggarakan secara bertingkat (tidak langsung) tidak berlaku lagi.[6]

Pemilihan umum berlangsung sangat demokratis, tidak ada pembatasan partai-partai, dan tidak ada usaha dari pemerintah mengadakan intervensi terhadap partai-partai sekalipun saat itu kampanyenya berjalan seru, terutama partai Masyumi dan PNI.[7] Sehingga pemilu pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis bila dibandingkan dengan pemilu yang terjadi dewasa ini.

Seperti yang telah dijelakan diatas, bahwa pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota DPR dan Konstitusnte maka  pemilu ini dilaksanakan dengan dua perode. Priode pertama pada tanggal 29 September 1955 yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, yang jumlah DPR ditetapakan berdasarkan imbangan jumlah penduduk. Pelaksanaan pelimu pertama, Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan, 43.429 desa[8], yang tiap 300.000 penduduk diwakili dengan 1 anggota DPR. Pemilih dapat memberikan suaranya kepada calon yang ada di dalam daftar dan bisa juga diberikan kepada partai dengan cara dicoblos bukan di contreng. Suara yang diberikan kepada calon akan diperhitungkan sebagai perolehan suara calon yang bersangkutan, sedangkan yang diberikan kepada partai, oleh partai akan diberikan kepada calon sesuai nomor urut.[9]

Pemilu ini diikuti kurang lebih 30 partai dan lebih dari seratus daftar kumpulan dari calon perorangan, adapun untuk hasil perolehan suara yang didapatkan anggota DPR adalah :

No. Partai/Nama Daftar Suara % Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 8.434.653 22,32 57
2. Masyumi 7.903.886 20,92 57
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 18,41 45
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914 16,36 39
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 2,89 8
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1.003.326 2,66 8
7. Partai Katolik 770.740 2,04 6
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 753.191 1,99 5
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 541.306 1,43 4
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 483.014 1,28 4
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 242.125 0,64 2
12. Partai Buruh 224.167 0,59 2
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 219.985 0,58 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 206.161 0,55 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 200.419 0,53 2
16. Murba 199.588 0,53 2
17. Baperki 178.887 0,47 1
18. Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro 178.481 0,47 1
19. Grinda 154.792 0,41 1
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 149.287 0,40 1
21. Persatuan Daya (PD) 146.054 0,39 1
22. PIR Hazairin 114.644 0,30 1
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 85.131 0,22 1
24. AKUI 81.454 0,21 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 77.919 0,21 1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) 72.523 0,19 1
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 64.514 0,17 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso 53.306 0,14 1
29. Lain-lain 1.022.433 2,71 -
Jumlah 37.785.299 100,00 257

 

Kemudian periode kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih konstituante (siding pembuat Undang-undang Dasar).  Jumlah kursi yang dibutuhkan anggota Konstituante sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:

No. Partai/Nama Daftar Suara % Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 9.070.218 23,97 119
2. Masyumi 7.789.619 20,59 112
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.989.333 18,47 91
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.232.512 16,47 80
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.059.922 2,80 16
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 988.810 2,61 16
7. Partai Katolik 748.591 1,99 10
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 695.932 1,84 10
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 544.803 1,44 8
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 465.359 1,23 7
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 220.652 0,58 3
12. Partai Buruh 332.047 0,88 5
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 152.892 0,40 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 134.011 0,35 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 179.346 0,47 3
16. Murba 248.633 0,66 4
17. Baperki 160.456 0,42 2
18. Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro 162.420 0,43 2
19. Grinda 157.976 0,42 2
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 164.386 0,43 2  
21. Persatuan Daya (PD) 169.222 0,45 3  
22. PIR Hazairin 101.509 0,27 2  
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 74.913 0,20 1  
24. AKUI 84.862 0,22 1  
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 39.278 0,10 1  
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) 143.907 0,38 2  
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) 55.844 0,15 1  
28. R.Soedjono Prawirisoedarso 38.356 0,10 1  
29. Gerakan Pilihan Sunda 35.035 0,09 1  
30. Partai Tani Indonesia 30.060 0,08 1  
31. Radja Keprabonan 33.660 0,09 1  
32. Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI) 39.874 0,11    
33. PIR NTB 33.823 0,09 1  
34. L.M.Idrus Effendi 31.988 0,08 1  
  lain-lain 426.856 1,13    
Jumlah 37.837.105   514  [10]

 

  1. Sistem Partai Politik Dalam Pemilu Pertama Di Indonesia

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam prosos pengelolaan Negara.  Dimana partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, niali dan cita-cita yang sama.

Di Indonesia sendiri yang merupakan Negara demokrasi lebih cenderung menganut system Multi-Partai, hal ini tanpak terlihat ketika Negara Indonesia melaksanakan pemilihn umum yang pertama dengan jumlah partai kurang lebih 30-an. Dengan partai besar adalah sebagai berikut :

  1. PNI (Parati Nasional Indonesia), yang saat itu menjadi partai terbesar di Bali.
  2. Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia), yang saat itu merupakan partai terkuat di Sumatra Barat.
  3. PSI (Partai Sosialis Indonesia), yang saat itu menjadi partai terbesar kedua bi Bali setelah PNI.
  4. PKI (Partai Komunis Indonesia)
  5. NU (Nahdatul Ulama)[11]

System Multi-Partai ini lebih menitikberatkan kekuasaan pada badan legislative, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Semua ini sering disebabkan karena tidak adanya satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain.[12]

  1. Peranan Partai Islam Dalam Pemilu Pertama Di Indonesia

Sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam maka tak heran jika banyak pula partai politik yang berasaskan Islam. Pada masa awal kemerdekaan pun banyak bermunculan partai Islam. Di antaranya adalah Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Perti, dan lainnya.

Namun, dalam perjalanannya Masyumi mengalami perpecahan, yang ditandai dengan memisahkan dirinya PSII pada tahun 1947 serta diikuti oleh NU yang menjadi Partai Nahdlatul Ulama pada tahun 1955. Ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan di internal partai, terutama sejak 1949 Masyumi dikuasai oleh kelompok pembaharu yang diwakili oleh Mohammad Natsir dari Sumatra[13]. Hal ini tentunya mempengaruhi suara partai Masyumi dan suara orang Islam semakin terpecah-pecah. Dampak yang ditimbulkan akibat perpecahan antar partai Islam ini dapat dilihat pada pemilihan umum (pemilu) 1955.

Pemilu 1955 yang berlangsung pada era orde lama dan saat sistem demokrasi parlementer berjalan. Pemilu 1955 ini bertujuan untuk memilih anggota DPR dan majelis. Diikuti oleh 29 partai politik. Dengan melihat hal tersebut dan ditambah dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan yang aman tanpa kericuhan yang berarti, dapat dikatakan bahwa pemilu 1955 merupakan salah satu pemilu paling demokratis yang pernah berlangsung di Indonesia. Lima besar partai politik yang memenangkan pemilu 1955 adalah Parati Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)[14]. Kelima partai tersebut mampu mengumpulkan suara 75% dari keseluruhan pemilih pada pemilu tahun 1955 dan pemilihan daerah pada tahun 1957.

Apabila melihat hasil yang didapatkan oleh ketiga partai Islam tersebut merupakan sebuah pencapaian yang menggermbirakan. Ini karena mereka memiliki basis masa yang besar, yakni pemilih Islam yang sangat besar dan merupakan mayoritas di Indonesia. Namun, sebenarnya adalah sesuatu yang disayangkan karena suara partai Islam terpecah pada tiga partai. Tentunya akan lebih menguntungkan lagi jika ketiga partai Islam tersebut tergabung pada satu partai politik, sehingga suara dari pemilih Islam akan bergabung dalam satu partai saja. Perpecahan yang ada dalam tubuh Masyumi memang patut disesalkan karena membuat suara pemilih Islam terpecah, yang jelas merugikan Islam sendiri karena jadi sulit suatu partai Islam memenangkan pemilu.

Peranan partai Islam dalam pemilu 1955 begitu besar dan sangat memberi pengaruh. Ini terbukti dengan perolehan lima besar pemilu 1955 yang tiga diantaranya ditempati oleh partai Islam. Kemudian penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan aman tidak terlepas dari peranan yang ditampilkan oleh partai-partai Islam tersebut, yang turut serta menyukseskan pemilu baik secara pimpinan partai dan juga oleh pemilih Islam yang loyal terhadap partai Islam. Kemudian, salah satu isu yang menarik dalam pemilu 1955 ini adalah kritik dari Presiden Soekarno yang menilai sistem kepartaian telah mendorong Indonesia ke jalan yang salah di mana secara ideologis sistem tersebut justru meningkatkan konflik Sosial dan partai seperti mengikuti pengelompokan yang sudah ada, seperti daerah dan suku bangsa. Berangkat dari sini, partai Islam memberikan jawabannya, yakni oleh partai Masyumi. Suara Masyumi sebagai salah satu partai terbesar ketika itu, terbukti memiliki karakter yang beragam yang dipengaruhi baik dari Jawa maupun luar jawa, serta perolehan suaranya pun tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Masyumi merupakan partai yang bersifak nasional, bahkan dapat dikatakan lebih nasional daripada partai berideologi nasionalis sekalipun..

Setelah pemilu 1955, perpecahan diantara partai Islam ini masih terus berlanjut dan tampak dari sikap politiknya dalam pemerintahan. Partai NU lebih banyak bekerjasama dengan unsur-unsur nasionalis radikal, sedangkan Masyumi cenderung berusaha menepis langkah-langkah yang diambil Soekarno. Menempati peran sebagai oposisi ini membuat Masyumi jauh dari pemerintahan dan dianggap mendukung pemberontakan yang terjadi di Indonesia sekitar tahun 1958, yang kemudian berujung dengan dibubarkannya Masyumi pada 1960.[15]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

  1. Kesimpulan

Pemilihan umun yang dilaksanakan pada tahun 1955, pemilu ini dipandang sebagai pemilu paling demokratis, dengan tujuan memilih anggata DPR dan anggota Konstituante yang pada saat itu dilaksanaakan dengan dua periode, periode pertama pada tanggak 29 September 1955 untuk memilih DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.

Pemilihan umun dilaksanakan dengan system proporsiaonal yang diikuti kurang lebih 30 partai, sehingga pada saat itu Negara Indonesia sudah menganut system Multi partai. Pemilihan umun juga dilaksanakan dengan dicoblos yang pemilih dapat memberikan suaranya kepada calon yang ada di dalam daftar atau bisa juga diberikan kepada partai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kusumaatmadja, Sarwono. 2007. Politik Untuk Kaum Muda..Depok: Koekoesan.

Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

http://hasbisy.blogdetik.com/2011/05/19/peranan-partai-islam-dalam-pemilu-1955/

jam 13:40 kamis, 15 des 2011

http://www.detiknews.com/read/2005/11/07/112917/473991/159/penyelenggara-pemilu-1955

kamis, 15 des 2011. Jam 13:46

http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=281&id=3518&option=com_content&task=view

kamis, jam 13:44

http://www.syarikat.org/article/pemilu-indonesia-pertama-yang-damai-di-tahun-1955

kamis, 15 des 2011 jam 13:25

http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/system-pemilu-di-indonesia.

Minggu 18 desember 2011. Jam 11:17

 

 

 


[1]). Miriam Budiardjo, 2008,  Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 105  

[4]).http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/system-pemilu-di-indonesia. Minggu 18 desember 2011. Jam 11:17

[5]). Miriam Budiardjo, Op.cit, h. 467-468

[6]). http://www.syarikat.org, Kamis, 15 Desember 2011, Jam 13:25,  Op.cit

[7]). Miriam Budiardjo, Op.cit, h. 474

[9]). Miriam Budiardjo, Op.cit, hlm. 486

[10]).http://www.syarikat.org/article/pemilu-indonesia-pertama-yang-damai-di-tahun-1955, kamis, 15 desember 2011, jam 1325

[12]). Miriam Budiardjo, Op.cit, hlm. 418

[13]). Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[14]). Kusumaatmadja, Sarwono. 2007. Politik Untuk Kaum Muda..Depok: Koekoesan.

[15]). Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s